Panengen: Journal of Indigenous Knowledge
Literasi Membaca di Perpustakaan Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa Kelas IV Sdn Tawang Rejo
Literasi membaca merupakan salah satu kemampuan literasi pokok yang penting bagi seluruh sumber daya manusia. Tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi membaca di perpustakaan terhadap minat membaca siswa kelas IV di SDN Tawang Rejo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pre-experimental design tipe one group pretest-posttest (tes awal tes akhir kelompok tunggal). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket atau kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perbandingan nilai statistik dan hasil penyebaran angket siswa kelas IV di SDN Tawangrejo sebelum diperlakukan nilai rata-rata siswa yaitu 64,04, dan setelah diberikan perlakuan nilai siswa yaitu 81,73. Diketahui bahwa nilai postest lebih besar dari nilai pretest. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis menggunakan Paired Samples T-Test menunjukkan bahwa nilai thitung = -17.680 dan nilai sig.(2-tailed) = 0,000 dengan taraf signifikansi α = 0,05. Dengan ttabel dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 dengan derajat kebebasan (df) 22-1 = 21, hasil diperoleh untuk ttabel = 2,079. Karena thitung lebih kecil dari ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh kegiatan literasi dasar terhadap literasi membaca siswa kelas IV SD Negeri Tawangrejo
Literasi Membaca, Perpustakaan, Minat Membaca
Copyright (c) 2026 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
Tugas BPBD (Badan Perlindungan Lingkungan) berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat dari bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Seringkali, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, faktor manusia dan pendukung lainnya (peralatan, fasilitas, dan infrastruktur) menjadi masalah utama yang sering muncul. Selain itu, komunikasi dari instansi pemerintah kepada masyarakat juga menjadi masalah yang dapat menghambat BPBD dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Suatu organisasi, program, dan kegiatan dikatakan efektif jika tujuan atau target yang diinginkan dapat dicapai sesuai rencana dan dapat memberikan dampak hasil atau manfaat yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja di BPBD Kabupaten Bandung, dapat dikatakan efektif, bahkan dengan anggaran dan fasilitas serta infrastruktur yang minimal. Namun demikian, BPBD Kabupaten Bandung terus memaksimalkan kinerjanya baik dari segi pelayanan (pelayanan yang diberikan kepada masyarakat) maupun pembangunan fisik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung
Efektivitas Administrasi Lingkungan dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah Terhadap Bencana
Environmental administration plays an important role in strengthening regional resilience against various disaster threats, both natural and human-induced. This study aims to analyze the effectiveness of environmental administration in supporting disaster mitigation, preparedness, and post-disaster recovery efforts. The research employs a qualitative approach through literature review of policies, regulations, and environmental administrative practices related to disaster management. The findings indicate that environmental administration integrated with development planning, natural resource management, and community participation can significantly enhance regional resilience to disaster risks. However, several challenges remain, including weak inter-agency coordination, limited resources, and low public awareness of sustainable environmental management. Therefore, strengthening policies, improving institutional capacity, and fostering collaboration among government, communities, and the private sector are necessary to establish an effective and sustainable environmental administration system in disaster management. Administrasi lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas administrasi lingkungan dalam mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik administrasi lingkungan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana. Namun, masih terdapat tantangan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan sistem administrasi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana.
Administrasi Lingkungan, Ketahanan Wilayah, Mitigasi Bencana, Manajemen Kebencanaan, Pembangunan Berkelanjutan
Implementasi E-Government Melalui Alunan Jawara dalam Layanan Pengaduan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat
Transformasi digital layanan publik menuntut kanal pengaduan yang transparan, responsif, dan mudah diakses, terutama pada layanan transportasi darat yang berinteraksi intens dengan masyarakat serta membutuhkan tindak lanjut yang cepat. Penelitian ini menganalisis implementasi e-government melalui website pengaduan “Alunan Jawara” di BPTD Kelas I Jawa Barat. Kerangka teori menggunakan konsep Indrajit dengan tiga indikator, yaitu support, capacity, dan value. Penelitian menerapkan desain deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan dukungan organisasi relatif kuat melalui keselarasan arah kebijakan, penugasan SDM, dan regulasi pendukung; kapasitas pelaksana memadai melalui peran PPID dan infrastruktur teknologi, meskipun sesekali muncul gangguan saat pemeliharaan sistem; serta manfaat yang terlihat pada peningkatan transparansi, kenyamanan pelaporan, dan penguatan akuntabilitas layanan. Kendala utama terletak pada sosialisasi yang belum optimal dan reliabilitas akses saat maintenance. Implikasi menekankan pentingnya strategi komunikasi tersegmentasi, notifikasi gangguan, SOP pemulihan, dan kanal alternatif agar akses pengaduan tetap terjaga
E-Government, Layanan Pengaduan Publik, Transportasi Darat
Implementasi Kebijakan Publik Responsif Gender Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Gianyar
Women's empowerment is a crucial aspect of equitable and sustainable development. In Gianyar Regency, the Regional Government has enacted Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Gender Mainstreaming as the legal basis for integrating a gender perspective into all regional development policies, programs, and activities. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive public policies in women's empowerment efforts in Gianyar Regency, focusing on (1) how policies are formulated and legitimized, (2) how policies are implemented in women's empowerment programs, and (3) the obstacles and challenges faced in implementation. The method used is qualitative research with a policy study approach, data collection through document reviews (including Regional Regulation No. 12/2021 and its derivative regulations), interviews with local government officials, relevant Regional Apparatus Organizations (OPDs), and women's communities, as well as analysis of the policy implementation process. The results of the study indicate that regulations are available and serve as an important legal umbrella for gender mainstreaming. However, implementation in the field still faces obstacles, including institutional capacity, gender-responsive budget allocation, technical understanding of officials, and active participation of women in decision-making. Key recommendations include improving human resource capacity, strengthening gender-responsive budgeting mechanisms (PPRG), systematic monitoring and evaluation, and enhancing the participation of women and cross-sector stakeholders. This will enable gender-responsive public policies to be more effective in empowering women in Gianyar Regency. Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang responsif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar, dengan fokus pada (1) bagaimana kebijakan disusun dan dilegitimasi, (2) bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan, dan (3) hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan, pengumpulan data melalui kajian dokumen (termasuk Perda No 12/2021 dan regulasi turunannya), wawancara dengan pihak pemerintah daerah, perangkat OPD terkait, dan komunitas perempuan, serta analisis proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia dan menjadi payung hukum penting untuk pengarusutamaan gender, namun implementasi di lapangan masih menemui kendala antara lain kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran responsif gender, pemahaman teknis aparat, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme anggaran responsif gender (PPRG), monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta penguatan partisipasi perempuan dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan publik responsif gender dapat lebih efektif dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar.
Implementation, Public Policy, Women's Empowerment, Gender Mainstreaming, Gender Responsiveness
Peran Komunikasi Korporat dalam Membangun Reputasi Perusahaan Baru (Studi Kasus PT Zarasisie Jaya Utama)
Reputation is a strategic asset for new companies because it determines trust and the legitimacy of collaborations, especially when partnering with government agencies. This study aims to explain how relationship management-based corporate communications build the reputation of PT Zarasisie Jaya Utama as a Technical Guidance provider. The theoretical framework utilizes relationship management, stakeholder, and corporate reputation perspectives to assess relationship quality, stakeholder mapping, and consistency of organizational behavior. The method used was a qualitative case study; data were collected through in-depth interviews, participant observation at two Technical Guidance activities, and a literature review. Data were then analyzed descriptively using triangulation and member checking. The results indicate that reputation is built not through one-sided promotion, but through consistent relational communication: partner needs research, two-way communication, needs- and regulation-based proposals, field coordination, and responsive and transparent service. These practices strengthen trust, satisfaction, and the sustainability of collaborations with government partners. These findings emphasize the importance of a well-planned communication strategy to accelerate initial reputation building. Reputasi merupakan aset strategis bagi perusahaan baru karena menentukan kepercayaan dan legitimasi kerja sama, terutama saat bermitra dengan instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana komunikasi korporat berbasis manajemen relasi membangun reputasi PT Zarasisie Jaya Utama sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis. Kerangka teori menggunakan manajemen relasi, pemangku kepentingan , dan perspektif reputasi korporat untuk menilai kualitas hubungan, pemetaan pemangku kepentingan, serta konsistensi perilaku organisasi. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pada dua kegiatan Bimtek, dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi dan member checking. Hasil menunjukkan reputasi terbentuk bukan lewat promosi sepihak, melainkan melalui komunikasi relasional yang konsisten: riset kebutuhan mitra, komunikasi dua arah, proposal berbasis kebutuhan dan regulasi, koordinasi lapangan, serta pelayanan responsif dan transparan. Praktik tersebut memperkuat kepercayaan, kepuasan, dan keberlanjutan kerja sama dengan mitra pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi terencana untuk mempercepat pembentukan reputasi awal.
Corporate Communication, Corporate Reputation, Relationship Management.
Copyright (c) 2025 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Koordinasi Administrasi Lingkungan dan Kebencanaan dalam Perspektif Good Governance
Coordination between environmental administration and disaster management is a crucial element in achieving effective and sustainable governance. Environmental degradation, climate change, and the increasing frequency of natural disasters require strong cross-sectoral and inter-institutional synergy in public policy planning, implementation, and evaluation. This article aims to analyze the forms and mechanisms of coordination between environmental administration and disaster management from a good governance perspective. The study employs a qualitative approach through a literature review of regulations, policy documents, and relevant academic studies. The findings indicate that good governance principles—such as transparency, accountability, participation, effectiveness, and collaboration—play a significant role in strengthening inter-agency coordination. Effective coordination not only enhances disaster mitigation and response efforts but also supports sustainable environmental management oriented toward public interest. Therefore, strengthening institutional frameworks and coordination mechanisms based on good governance is a strategic necessity in environmental administration and disaster management. Koordinasi antara administrasi lingkungan dan kebencanaan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Tantangan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menuntut adanya sinergi lintas sektor dan lintas lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dalam perspektif good governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance—seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kolaborasi—berperan penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana, tetapi juga mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka kelembagaan dan mekanisme koordinasi berbasis good governance menjadi kebutuhan strategis dalam administrasi lingkungan dan kebencanaan.
environmental administration, disaster management, coordination, good governance, public governance
Pemanfaatan Aset Budaya Batik Gedongan Melalui Pendekatan Abcd dalam Upaya Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Glagah
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Glagah melalui pemanfaatan aset budaya batik Gedongan berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Metode yang digunakan meliputi pemetaan aset komunitas, fasilitasi visi bersama, perencanaan strategis, implementasi rencana aksi, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok fokus dengan pengrajin, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan aset lokal, termasuk keterampilan membatik, motif khas, jaringan sosial, dan sarana produksi, berhasil meningkatkan kapasitas pengrajin serta pendapatan mereka. Selain itu, pembentukan kelompok usaha bersama dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk memperluas akses pasar dan memperkuat kolaborasi antar anggota komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan ABCD mampu mendukung pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pemanfaatan aset budaya batik Gedongan melalui pendekatan ABCD tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Glagah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Batik Gedongan, Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat.
Pengembangan Potensi Budaya Lokal Desa Paspan Kabupaten Banyuwangi Melalui Model Pemberdayaan Abcd
Abstrak Program pengabdian masyarakat di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Metode ini menekankan pemanfaatan aset dan potensi budaya yang dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif, meliputi Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk memetakan aset budaya seperti Tari Gandrung, Kuntulan, dan Barongan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan budaya. Puncak dari proses pemberdayaan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan festival budaya “PASPAN FEST”, yang menjadi simbol perubahan peran masyarakat dari penonton pasif menjadi pelaku aktif pelestarian budaya. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, menandakan pengakuan resmi terhadap inisiatif lokal tersebut. Kesimpulannya, program ini berhasil membangun fondasi kesadaran, kemandirian, dan kepemilikan kolektif masyarakat terhadap aset budaya desa. Ke depan, keberlanjutan program direkomendasikan melalui pelembagaan PASPAN FEST sebagai agenda tahunan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Kata kunci: ABCD, Budaya Lokal, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.
ABCD, Budaya Lokal, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.
Kearifan Lokal dan Ekologi Spiritual: Tradisi Doa Petani di Punden Desa Cangkringturi, Sidoarjo
Abstrak Masyarakat agraris di Pulau Jawa secara historis menghadapi tekanan modernisasi dan urbanisasi yang mengancam pelestarian kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi sosiologis dan makna spiritual dari Tradisi Doa Petani di Punden Desa Cangkringturi, Sidoarjo, Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus etnografi, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam praktik ritual yang terintegrasi ke dalam tiga fase krusial siklus pertanian padi: Turun Tanam (Singkal), Keleman, dan Doa Panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa punden (Mbah Cangkring dan Mbah Turi) berfungsi ganda sebagai pusat ekologi spiritual (menjaga keberkahan alam) dan komunal (menekankan harmoni sosial). Ritual ini adalah manifestasi konkrit dari etika lingkungan, petani secara eksplisit memohon izin kepada alam sebelum mengolah bumi, serta pengejawantahan dari konsep Keseimbangan Lahir dan Batin Jawa. Secara sosiologis, ritual yang bersifat komunal dan diakhiri dengan makan bersama (sesaji) merevitalisasi semangat solidaritas sosial dan gotong royong, menjadikannya mekanisme kohesi sosial yang efektif. Kelangsungan tradisi doa punden ini membuktikan adanya ketahanan budaya yang kuat di wilayah urban, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap model pertanian berkelanjutan dan ekologi spiritual dengan menanamkan etos harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Kata Kunci: Ekologi Spiritual, Kearifan Lokal, Ketahanan Budaya, Pertanian Berkelanjutan, Tradisi Doa Petani, Punden
Ekologi Spiritual, Kearifan Lokal, Ketahanan Budaya, Pertanian Berkelanjutan, Tradisi Doa Petani, Punden.
Analisis Sentimen Warganet Instagram Terhadap Kebijakan Penghentian Impor Pakaian Bekas di Indonesia
Penelitian ini menganalisis respons netizen terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penghentian impor pakaian bekas, didukung oleh analisis sentimen Indonesia menggunakan model IndoBERT. Kebijakan larangan impor ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18/2021 dan Permendag No. 40/2022, yang diterbitkan untuk mengurangi dampak negatif impor pakaian bekas terhadap ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan komentar dari tiga akun Instagram yang membahas isu tersebut, kemudian diproses melalui pra pemrosesan teks dan klasifikasi menggunakan model IndoBERT. Dari 1.706 komentar, kategori sentimen negatif muncul sebagai yang terbesar dengan 46,30%, diikuti oleh sentimen positif sebesar 29,15% dan sentimen netral sebesar 17,21%. Dominasi sentimen negatif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dianggap merugikan pedagang barang bekas, tidak konsisten dalam penegakan hukum, dan tidak jelas dalam tujuan serta mekanisme implementasinya. Pola serupa diperkuat dalam visualisasi word cloud, yang menampilkan kata-kata terkait kritik terhadap legalitas barang impor, keberlanjutan UMKM, dan efektivitas kebijakan. Berdasarkan temuan ini, studi ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat transparansi, memastikan konsistensi regulasi, dan membuka dialog dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk menghindari persepsi bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara sepihak. Secara keseluruhan, studi ini memberikan gambaran tentang persepsi publik di media sosial dan dapat menjadi masukan untuk melengkapi kebijakan impor pakaian bekas di Indonesia. Kata kunci: Analisis Sentimen, IndoBERT, Kebijakan Publik, Media Sosial, Pakaian Bekas Impor.
Analisis Sentimen, IndoBERT, Kebijakan Publik, Media Sosial, Pakaian Bekas Impor.
Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Kjp) di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi siswa terhadap pelaksaan program KJP di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan saran perbaikan dari penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, melibatkan 57 responden yang merupakan siswa penerima KJP di tingkat SMP dan SMA. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1-5 (20 item pernyataan), pertanyaan kategori mengenai kendala, dan satu pertanyaan terbuka untuk saran, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, frekuensi-persentase, serta analisis tematik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap Program KJP berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai mean variabel 4,734, yang mengindikasikan bahwa program dinilai sangat tinggi membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterlambatan pencairan dana, kurangnya informasi, serta keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana. Saran terbuka dari responden menekankan perlunya peningkatan besaran dana, perbaikan ketepatan waktu pencairan, perluasan merchant/toko mitra, penguatan ketepatan sasaran, dan pengawasan penggunaan dana. Temuan ini menunjukkan bahwa program KJP telah berjalan baik dari perspektif penerima manfaat, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan pada aspek teknis dan tata kelola agar dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan semakin optimal. Kata kunci: Bantuan Pendidikan, Evaluasi Program, Kartu Jakarta Pintar, Kecamatan Duren Sawit, Persepsi Siswa.
Bantuan Pendidikan, Evaluasi Program, Kartu Jakarta Pintar, Kecamatan Duren Sawit, Persepsi Siswa.
Analisis Ketimpangan Pendidikan Dasar Berdasarkan Infrastruktur Sekolah dengan Algoritma K-Means di Kota Bandung
Abstrak Pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun, di Kota Bandung masih ditemukan ketimpangan antar sekolah dasar, terutama dalam hal ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta jumlah tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendidikan dasar berdasarkan kondisi infrastruktur sekolah dasar menggunakan algoritma K-Means. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif eksploratif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Open Data Kota Bandung dan Dapodik. Dianalisis mencakup ketersediaan fasilitas, jumlah guru, dan status akreditasi sekolah. Proses analisis dilakukan melalui tahap pembersihan data, standarisasi, penentuan jumlah klaster menggunakan Elbow Method, dan pengelompokan menggunakan algoritma K-Means. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan pola ketimpangan infrastruktur pendidikan dasar di Kota Bandung secara objektif, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan mutu pendidikan. Kata Kunci: Clustering, Ketimpangan Pendidikan, Infrastruktur Sekolah, K-Means, Kota Bandung.
Clustering, Infrastruktur Sekolah, Ketimpangan Pendidikan, K-Means, Kota Bandung.
Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Di Media Sosial Instagram
This study examines public sentiment regarding the debt issue of the Whoosh High-Speed Rail project by analyzing 13,820 Instagram comments from three high-engagement news accounts: @eradotid, @haluandotco, and @tempoinfografik. Sentiment classification was conducted using IndoBERT, while LDA was applied to identify dominant themes within negative comments. The findings reveal a strong dominance of negative sentiment (63–66%), largely driven by concerns over debt burden, potential cost overruns, and financial risks faced by PT KAI. Positive sentiment, appearing in smaller proportions, highlights long-term transport modernization benefits, while neutral comments mainly contain inquiries and clarifications. Topic analysis points to issues of fiscal vulnerability, transparency, and project sustainability. These results support Agenda Setting Theory and demonstrate the value of social media sentiment as evidence for policymaking. Accordingly, greater transparency and responsive public communication are needed in addressing large-scale national infrastructure issues. Penelitian ini menganalisis sentimen publik terhadap isu utang proyek Kereta Cepat Whoosh melalui 13.820 komentar Instagram dari tiga akun media daring, yaitu @eradotid, @haluandotco, dan @tempoinfografik. Sentimen diklasifikasikan menggunakan IndoBERT, sementara LDA digunakan untuk mengidentifikasi tema utama pada komentar negatif. Hasilnya menunjukkan dominasi kuat sentimen negatif sebesar 63–66 persen, terutama terkait kekhawatiran mengenai beban utang, potensi pembengkakan biaya, dan risiko finansial PT KAI. Sentimen positif dalam proporsi lebih kecil menyoroti manfaat modernisasi transportasi, sedangkan komentar netral berisi pertanyaan dan klarifikasi. Temuan topik menekankan isu kerentanan fiskal, transparansi, dan keberlanjutan proyek. Penelitian ini mengkonfirmasi Teori Agenda Setting dan menunjukkan bahwa sentimen media sosial dapat menjadi bukti penting dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi publik yang lebih transparan dan responsif dalam menyikapi isu infrastruktur berskala nasional.
IndoBERT, Instagram, Public Opinion, Sentiment Analysis,Whoosh High-Speed Rail DEBT
Analisis Faktor Dominan Penyebab Kematian Bayi dan Strategi Intervensi Berbasis Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variasi angka kematian bayi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan data mining melalui algoritma K-Means. Empat variabel utama dianalisis, yaitu tingkat penduduk miskin, jumlah fasilitas kesehatan, proporsi ibu hamil anemia, dan jumlah bayi yang menerima ASI eksklusif. Hasil clustering dengan tiga kelompok wilayah menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bersifat tidak linier dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, biologis, serta kapasitas layanan kesehatan. Temuan utama mengungkap bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi faktor paling dominan yang berkaitan dengan tingginya angka kematian bayi, disusul oleh tingkat kemiskinan sebagai determinan struktural yang mempersempit akses ibu dan bayi terhadap gizi, layanan, dan perawatan yang memadai. Pemetaan spasial dari hasil clustering membantu mengidentifikasi wilayah prioritas dan memungkinkan perumusan intervensi yang lebih tajam, seperti penguatan layanan primer, penanganan anemia secara komprehensif, peningkatan edukasi ASI eksklusif, dan pembangunan sistem pemantauan kesehatan ibu-anak. Pendekatan ini menghadirkan dasar empiris untuk kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif dalam menurunkan angka kematian bayi. Kata kunci: Anemia ibu hamil, ASI eksklusif, Clustering, Jawa Barat, Kemiskinan, Kematian bayi, K-Means.
Anemia ibu hamil, ASI eksklusif, Clustering, Jawa Barat, Kemiskinan, Kematian bayi, K-Means
Analisis Klaster Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia dan Implikasinya bagi Perencanaan Kebijakan Publik
Abstract. This study aims to classify 38 provinces in Indonesia based on environmental quality indicators as a basis for developing more adaptive and evidence-based environmental policies. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), focusing on three components of the Environmental Quality Index (IKLH), namely the Air Quality Index (IKU), Water Quality Index (IKA), and Land Cover Quality Index (IKTL). The research method used a quantitative approach with analysis using the K-Means algorithm, which was preceded by descriptive analysis, outlier detection, and determination of the optimal number of clusters using the Elbow Method. The results of the study show the formation of three main clusters with different environmental characteristics. Cluster 0 contains densely populated provinces with the lowest AQI, WQI, and LCI values. Cluster 1 consists of provinces with the best environmental quality, dominated by Eastern Indonesia, which has extensive land cover and high air quality. Cluster 2 shows moderate conditions with good air quality but faces challenges in water quality and land cover. The most dominant factor in cluster formation is LQI. These findings provide a strategic basis for formulating policy differentiation that is more targeted, effective, and in line with the characteristics of each province. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kualitas lingkungan sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan fokus pada tiga komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Metode penelitian menggunakan pendekatan kantitafif dengan analisis menggunakan algoritma K-Means yang diawalidengan analisis deskriptif, deteksi outlier, serta penentuan jumlah klaster optimal melalui Metode Elbow. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya tiga klaster utama dengan karakteristik lingkungan yang berbeda. Klaster 0 berisi provinsi berpenduduk padat dengan nilai IKU, IKA, dan IKTL terendah. Klaster 1 terdiri dari provinsi dengan kualitas lingkungan terbaik, didominasi wilayah Indonesia Timur yang memiliki tutupan lahan luas dan kualitas udara tinggi. Klaster 2 menunjukkan kondisi sedang dengan kualitas udara baik tetapi menghadapi tantangan pada kualitas air dan tutupan lahan. Faktor paling dominan dalam pembentukan klaster adalah IKTL. Temuan ini memberikan dasar strategis dalam perumusan policy differentiation yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai karakteristik setiap provinsi
Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintahan melalui Unggahan Informasi APBN di Media Sosial Instagram
This study aims to analyze public perceptions of State Budget (APBN) information posts on Instagram and identify influencing factors. Using text mining-based sentiment analysis using the IndoBERT model on 300 comments on posts from the Minister of Finance's official account (@smindrawati) and the @IdnTimes account, this study found significant differences in public response. Posts on the Minister of Finance's account were dominated by positive sentiment because the information was presented clearly, visually, and easily understood, fostering the perception that the government is transparent in managing the APBN. Conversely, posts on @IdnTimes generated more negative sentiment due to content presentation that was perceived as technocratic, lacking useful context, and reinforced by critical comments that foster public distrust. These findings indicate that public perception of APBN information is influenced by the credibility of the source, the quality of presentation, and the dynamics of digital interactions. Thus, Instagram plays a strategic role in building public trust if fiscal information is delivered communicatively and relevantly. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap unggahan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Instagram serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan analisis sentimen berbasis text mining melalui model IndoBERT terhadap 300 komentar pada unggahan akun resmi Menteri Keuangan (@smindrawati) dan akun @IdnTimes, penelitian ini menemukan adanya perbedaan signifikan dalam respons publik. Unggahan pada akun Menteri Keuangan didominasi sentimen positif karena informasi disajikan secara jelas, visual, dan mudah dipahami, sehingga menumbuhkan persepsi bahwa pemerintah transparan dalam mengelola APBN. Sebaliknya, unggahan @IdnTimes lebih banyak memunculkan sentimen negatif akibat penyajian konten yang dinilai teknokratis, kurang memberikan konteks manfaat, serta diperkuat oleh komentar bernada kritik yang membentuk ketidakpercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap informasi APBN dipengaruhi oleh kredibilitas sumber, kualitas penyajian, dan dinamika interaksi digital. Dengan demikian, Instagram memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik apabila informasi fiskal disampaikan secara komunikatif dan relevan.
perception, society, information, state budget, Instagram
Analisis Adaptive dan Collaborative Governance Terhadap Determinan Sosial Kesehatan Menggunakan Metode Agglomerative pada Kasus Stunting di Jawa Barat Pada Tahun 2024
This study aims to analyze stunting vulnerability across 27 regencies and cities in West Java Province in 2024 using the Agglomerative Hierarchical Clustering method. The variables used include key social determinants of health such as access to safe drinking water, access to proper sanitation, exclusive breastfeeding coverage, iron supplementation for pregnant women (TTD), population density, cases of undernutrition among children, and poverty rates. Data were obtained from Open Data Jabar and the West Java Statistics Bureau (BPS), and processed through the Knowledge Discovery in Database (KDD) stages, including data selection, cleaning, normalization, and clustering modeling. The results show that three optimal clusters were formed with a Silhouette score slightly above 0.50. Cluster 1 represents regions with high stunting vulnerability (five cities), cluster 0 includes regions with moderate vulnerability (21 regencies/cities), while cluster 2 consisting solely of Pangandaran Regency represents low vulnerability. These findings highlight significant spatial variations in the social determinants of health across regions. The study underscores the importance of adaptive governance to support evidence-based policymaking, as well as the role of collaborative governance to ensure coordinated multi-sectoral interventions that align with each region’s unique characteristics. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan stunting di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dengan menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering. Variabel yang digunakan mencakup determinan sosial kesehatan seperti akses air minum dan sanitasi layak, cakupan ASI eksklusif, konsumsi TTD pada ibu hamil, kepadatan penduduk, gizi balita, dan tingkat kemiskinan. Data diperoleh dari Open Data Jabar dan BPS Jawa Barat, kemudian diolah melalui tahapan KDD meliputi seleksi, pembersihan, normalisasi, hingga pemodelan klaster. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga klaster optimal terbentuk dengan nilai Silhouette sedikit di atas 0,50. Cluster 1 dikategorikan sebagai wilayah dengan kerawanan stunting tinggi (5 kota), cluster 0 sebagai wilayah dengan kerawanan sedang (21 kabupaten/kota), dan cluster 2 sebagai wilayah dengan kerawanan rendah yang hanya dihuni Kabupaten Pangandaran. Temuan ini memperlihatkan adanya variasi spasial yang kuat pada determinan sosial kesehatan antarwilayah. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pendekatan adaptive governance dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based) serta pentingnya collaborative governance antar Organisasi Pemerintahan Daerah untuk memastikan intervensi lebih tepat sasaran dan sesuai karakteristik wilayah.
Stunting, Social Determinants of Health, Agglomerative Hierarchical Clustering, Adaptive Governance, Collaborative Governance, Data Mining, West Java
Analisis Sentimen Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax Melalui Komentar Instagram
Abstrak Penelitian ini menganalisis sentiment wajib pajak terhadap penerapan Sistem Core Tax Administration System (Coretax) melalui pada unggahan Instagram resmi Direktorat Jenderal Pajak. Data diperoleh melalui teknik scraping dan menghasilkan 1.044 komentar yang kemudian dianalisis menggunakan text mining dan model IndoBERT untuk mengklasifikasi sentimen positif, negatif, mendominasi dengan proporsi 77,6%, diikuti sentimen positif sebesar 17,1% dan netral 5,3%. Sentimen negatif terutama berkaitan dengan kendala teknis seperti eror sistem, Temuan ini juga dikaitkan dengan perspektif Technology acceptance model (ATM) dan Theory of planned behavior (TPB), yang menunjukkan bahwa rendahnya persepsi kemudahan dan kegunaan sistem berpengaruh terhadap penerimaan publik. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai respon awal masyarakat terhadap digitalisasi administrasi perpajakan serta menjadikan masukan bagi DPJ untuk meningkatkan stabilitas sistem, kualitas layanan digital, dan strategi komunikasi publik. Kata Kunci: Analisis Sentimen Coretax, IndoBERT, Media Sosial, Digitalisasi Perpajakan.
Analisis Sentimen, Coretax, Digitalisasi Perpajakan, IndoBERT, Media Sosial.
Analisis Peran Pegawai dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Jatiranggon
Pelayanan Publik merupakan fungsi utama pemerintahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Pegawai kelurahan berperan strategis sebagai ujung tombak pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, KK, surat keterangan domisili, dan pengelolaan data kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive meliputi lurah, sekretaris, staf pelayanan, dan masyarakat pengguna layanan. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, dan keabsahan diuji dengan triangulasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pegawai di Kelurahan Jatiranggon memiliki peran kompleks sebagai pelaksana administratif, fasilitator, komunikator, pelayan, dan problem solver. Faktor pendukung berupa SOP jelas, komitmen pegawai, dan partisipasi masyarakat. Hambatan berupa keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan minim pelatihan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini, meliputi peningkatan koordinasi internal antarpegawai, perbaikan komunikasi dengan masyarakat, optimalisasi sarana prasarana, serta penekanan sikap ramah dan profesional dalam pelayanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Semakin optimal pegawai menjalankan perannya, semakin tinggi kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pegawai lewat pelatihan, penambahan tenaga, dan penguatan sarana prasarana sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kelurahan Jatiranggon. Public service is a primary government function that directly relates to the needs of the community. Village officials have a strategic role as the frontline in administrative services such as the issuance of identity cards (KTP), family cards (KK), domicile certificates, and population data management. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, using in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. Informants were purposively selected, including the village head, secretary, service staff, and service users. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, with validity tested through triangulation. The study found that employees at Jatiranggon Village have complex roles as administrative executors, facilitators, communicators, service providers, and problem solvers. Supporting factors included clear standard operating procedures (SOP), employee commitment, and community participation. Constraints involved limited human resources, infrastructure, and minimal training. Efforts to overcome these obstacles included enhancing internal coordination, improving communication with the community, optimizing available infrastructure, and emphasizing friendly and professional service attitudes. The conclusion is that employee roles significantly influence public service quality. The more optimally employees perform their roles, the higher the community satisfaction. Therefore, enhancing employee capacity through training, adding personnel, and strengthening infrastructure is crucial to realizing effective, efficient, and accountable public services in Jatiranggon Village.
Employee Role, Public Service, Jatiranggon Village, Public Administration
Analisis Wilayah Prioritas Akses Air Minum Layak Berdasarkan Indikator Lingkungan di Jawa Barat
Access to sfe drinking water is fundamental necessity that directly impacts public health and welfare. This study analyzes the conditions of drinking water access across regencies and cities in West Java using environmental indicators such as the Regional Resilience Index (IKD), water pollution levels, and the number of villages affected by water contamination. Using K-means clustering, the study identifies three distinct clusters representing varying degrees of resilience and vulnerability. Cluster 0 includes regions with high resilience and better access, while Cluster 2 groups regions with low resilience and high impact from pollution, indicating urgent areas for intervention. The study highlights the strong relationship between environmental conditions and access to celan water, emphasizing the need fot targeted policies to improve water quality and public health. Akses air minum yang aman adalah kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kondisi akses air minum di kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan indikator lingkungan seperti Indeks Ketahana Daerah (IKD), tingkat pencemaran air, dan jumlah desa terdampak pencemaran air. Dengan menggunakan klastering K-means, penelitia ini mengelompokkan wilayah ke dalam tiga klaster yang menunjukkan tingkat ketahanan dan kerentanan yang berbeda. Klaster 0 mencakup wilayah dengan ketahanan tinggi dan akses lebih baik, sedangkan Klaster 2 merupakan wilayah dengan ketahanan rendah dan dampak pencemaran tinggi yang memerlukan intervensi segera. Studi ini menekankan hubungan era tantara kondisi lingkunngan dan akses air bersih serta perlunya kebijakan yang terarah untuk meningkatkan kualitas air dan kesehatan masyarakat.
akses air minum, indikator lingkungan, analisis klaster, Jawa Barat, ketahanan daerah
Peran Media Sosial dalam Mengartikulasikan Aspirasi Publik Terhadap RUU Perampasan Aset
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga negara menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses hukum maupun politik. Penelitian ini membahas peran media sosial dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara daring dan observasi digital aktivitas masyarakat di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting sebagai sarana penyebaran informasi, pembentuk opini publik, dan alat partisipasi warga negara untuk mendorong transparansi serta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, tantangan seperti misinformasi dan bias emosional masih menjadi hambatan dalam menjaga kualitas dialog publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum agar aspirasi publik di ruang digital dapat tersalurkan secara bijak dan konstruktif dalam mendukung tercapainya SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions.
Media Sosial, Aspirasi Publik, Partisipasi Digital, Kesadaran Hukum, RUU Perampasan Aset
Dari Akuntabilitas Menuju Kinerja: Menimbang Ulang Sakip dalam Birokrasi Indonesia
The issue of bureaucratic accountability remains a critical challenge in Indonesia, particularly in achieving effective, efficient, and transparent governance. The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) serves as a strategic instrument to strengthen performance measurement, transparency, and accountability in public administration. This study aims to analyze the role of SAKIP in improving civil servants’ performance. The theoretical framework draws on public accountability, employee performance, and management control system perspectives. The research employed a quantitative survey method with probability sampling and multiple linear regression analysis. Findings indicate that the implementation of SAKIP significantly enhances employee performance through measurable performance indicators, improved transparency, and competency development. Thus, this study emphasizes that SAKIP should not be seen merely as an administrative tool, but as a strategic mechanism to foster a more professional, accountable, and competitive bureaucracy. Tingkat akuntabilitas birokrasi publik masih menjadi isu krusial di Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pengukuran kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran SAKIP dalam meningkatkan kinerja pegawai instansi pemerintah. Kajian teori menggunakan perspektif akuntabilitas publik, kinerja pegawai, dan sistem pengendalian manajemen sebagai landasan konseptual. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei, teknik sampling probabilitas, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai, baik melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, penguatan transparansi, maupun pengembangan kompetensi aparatur. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.
SAKIP, Public Accountability, Employee Performance
Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemasaran Pariwisata: Studi Implementasi di Desa Wisata Cibiru Wetan
Digital transformation has become a key driver in promoting sustainable tourism development, particularly within village-based destinations that serve as local policy priorities. This study aims to analyze the implementation of digitalization in tourism marketing governance in Cibiru Wetan Tourism Village and its impact on local economic growth and community empowerment. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model. The findings reveal that the use of websites and social media platforms has increased tourist visits, strengthened local economic activities, and encouraged creative community participation. However, challenges remain, including limited digital literacy and institutional capacity. This study highlights the importance of community-based collaborative digital governance for ensuring sustainable tourism development. Transformasi digital telah menjadi faktor kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk di tingkat desa wisata yang kini menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi dalam tata kelola pemasaran pariwisata di Desa Wisata Cibiru Wetan serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan website dan media sosial meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong partisipasi komunitas kreatif. Namun, masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi digital dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola digital kolaboratif berbasis komunitas untuk keberlanjutan destinasi wisata.
Tourism Digitalization, Digital Governance, Tourism Village
Governansi Budaya dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Jawa Barat
This study highlights the urgency of preserving local culture amid globalization and the commercialization of tourism. Saung Angklung Udjo (SAU) exemplifies cultural governance by integrating art, education, and creative economy into sustainable tourism development in West Java. Using a qualitative method and case study approach, this research analyzes collaborative practices among government, local communities, and cultural actors in maintaining Sundanese cultural sustainability. The findings reveal that artistic innovation, digital adaptation, and community empowerment are key factors in SAU’s success. Beyond economic benefits, its governance model strengthens local identity and social cohesion. This research contributes theoretically to the advancement of cultural governance and offers an inclusive, sustainable model for culture-based tourism policy. Penelitian ini berangkat dari urgensi pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi dan komersialisasi pariwisata. Saung Angklung Udjo (SAU) menjadi contoh nyata penerapan governansi budaya yang mengintegrasikan seni, pendidikan, dan ekonomi kreatif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis praktik kolaboratif antaraktor pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku seni dalam menjaga keberlanjutan budaya Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kesenian, adaptasi teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan SAU. Selain menghasilkan nilai ekonomi, model tata kelola budaya di SAU juga memperkuat identitas lokal dan kohesi sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan konsep cultural governance dan menawarkan model kebijakan pariwisata berbasis budaya yang inklusif dan berkelanjutan.
Cultural Governance, Sustainable Tourism, Community Empowerment
Tata Kelola Berbasis Angka: Implementasi KPI dan Kinerja Birokrasi Pada Administrasi Pajak Indonesia
This study is motivated by the urgency of bureaucratic reform to establish performance-based governance through the implementation of the Key Performance Indicator (KPI) system among Indonesian civil servants. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of KPI implementation in assessing civil servants’ performance at the Bandung Primary Tax Office. The theoretical framework employs performance management theory, public accountability theory, and organizational behavior theory to examine the relationship between performance indicators, employee behavior, and organizational culture. This research applies a qualitative descriptive method using interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that KPI implementation improves accountability and efficiency but still struggles to balance quantitative achievements and service quality. Overall, the KPI system contributes positively to strengthening a result-oriented bureaucratic culture. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola berbasis kinerja melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi KPI dalam penilaian kinerja ASN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Kajian teori menggunakan pendekatan performance management theory, public accountability theory, dan organizational behavior theory untuk memahami keterkaitan antara indikator kinerja, perilaku aparatur, dan budaya organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KPI telah meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kinerja ASN, namun masih menghadapi tantangan dalam keseimbangan antara capaian kuantitatif dan kualitas pelayanan publik. Secara umum, sistem KPI berkontribusi positif terhadap penguatan budaya kerja berbasis hasil.
Key Performance Indicator, Civil Service Performance, Public Accountability
Copyright (c) 2024 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif: Memperkuat Identitas Lokal di Saung Angklung Udjo
Cultural-based tourism holds a strategic position as it not only strengthens local identity but also stimulates the growth of the creative economy. Nevertheless, it is worth noting that excessive commercialization often creates a dilemma between preserving tradition and fulfilling economic demands, which calls for a more balanced management model. This study seeks to examine the development strategies of cultural tourism at Saung Angklung Udjo (SAU) and its contribution to the enhancement of the creative economy and local values. Drawing upon the theories of creative economy, social capital, and cultural identity, the research employed a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that SAU has successfully combined performing arts, product innovation, and the use of digital technology to strengthen its competitiveness. Interestingly, community participation emerged as the pivotal factor ensuring both sustainability and differentiation from other cultural destinations. Thus, this study offers empirical insights into the advancement of sustainable cultural tourism. Pariwisata berbasis budaya menempati posisi strategis karena tidak hanya berfungsi memperkuat identitas lokal, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif. Namun demikian, komersialisasi yang berlebihan kerap memunculkan dilema antara upaya pelestarian tradisi dan tuntutan ekonomi, sehingga diperlukan model pengelolaan yang lebih seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi pengembangan pariwisata budaya di Saung Angklung Udjo (SAU) serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi kreatif dan nilai-nilai lokal. Berlandaskan teori ekonomi kreatif, modal sosial, dan identitas budaya, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa SAU berhasil memadukan seni pertunjukan, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing destinasi. Menariknya, partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan serta diferensiasi SAU dibandingkan destinasi budaya lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi empiris bagi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.
Cultural Tourism, Creative Economy, Local Identity
Inovasi Sosialisasi Pemilu dan Tata Kelola Partisipasi Pemilih: Strategi KPU Kota Bandung Pada Pemilu 2024
The decline in voter participation poses a major challenge to local democracy quality, particularly in Bandung City, characterized by its urban and digital society. This study aims to analyze the forms and effectiveness of electoral socialization innovations implemented by the Bandung City Election Commission (KPU) to increase voter participation in the 2024 election. It applies three theoretical frameworks public digital innovation, collaborative governance, and digital political participation using a qualitative case study approach through interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that digital-based innovations, such as the “Gen Z Ambil Peran” program, and the integration of local culture successfully increased political awareness and voter turnout to 82.9%. These innovations represent institutional transformation toward participatory, inclusive, and sustainable democratic governance. Menurunnya partisipasi pemilih menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi lokal, khususnya di Kota Bandung yang memiliki karakter masyarakat urban dan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas inovasi sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Kajian ini menggunakan tiga kerangka teori inovasi digital publik, tata kelola kolaboratif, dan partisipasi politik digital serta menerapkan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi KPU berbasis digital, seperti program “Gen Z Ambil Peran”, serta integrasi budaya lokal berhasil meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi warga hingga 82,9%. Inovasi ini mencerminkan transformasi kelembagaan menuju tata kelola demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
electoral socialization innovation, voter participation, collaborative governance
Pelayanan Publik dalam Bayang-Bayang Tambang: Dilema Kebijakan Pariwisata di Raja Ampat
This study examines the policy dilemma between mining downstreaming and sustainable tourism in Raja Ampat, which has led to a public service crisis. The urgency lies in the need for governance that balances economic, ecological, and social interests. Drawing on Public Service, Governance, and Sustainable Development theories, this research aims to analyze how public services operate amid policy conflicts and assess the implementation of transparency, participation, and indigenous rights protection. A qualitative case study method was employed through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that public service in Raja Ampat remains undemocratic and biased toward industrial interests, with weak accountability and community participation. The study highlights the necessity of public service reform grounded in collaborative governance and ecological justice. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilema kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat yang menimbulkan krisis pelayanan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya tata kelola publik yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Menggunakan teori Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pembangunan Berkelanjutan, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelayanan publik berfungsi di tengah konflik kebijakan serta sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat adat diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Raja Ampat belum demokratis dan masih berpihak pada kepentingan industri, dengan lemahnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis kolaborasi dan keadilan ekologis.
Public service, Governance, Sustainable tourism
Pendekatan Potensi Masyarakat: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Pendidikan Cibodas
The objective of this research is to gain insights into the process of developing a tourist village in Cibodas, specifically in the context of creating an educational tourist village based on the potential of its tourist products. The research employs a literature review methodology with a case study approach. Data collection involved interviews, observations, focus group discussions, and a review of relevant literature. The data analysis technique employed is descriptive, involving data reduction, presentation, and drawing conclusions, with validation and reliability testing conducted via triangulation of sources. The study's informants included three government officials, five community leaders, and five tourist village managers. The study identified six strategies for developing an educational tourist village in Cibodas, including enhancing active participation from the local community, developing a unique tourist village based on local management, developing promotional media, improving human resources through structured and organized training and education programs, and offering support and guidance through relevant government agencies. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh wawasan tentang proses pengembangan desa wisata di Cibodas, khususnya dalam konteks menciptakan desa wisata edukatif berbasis potensi produk wisata. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan tinjauan literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, melibatkan reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi dan uji keandalan dilakukan melalui triangulasi sumber data. Informan studi terdiri dari tiga pejabat pemerintah, lima pemimpin masyarakat, dan lima pengelola desa wisata. Penelitian ini mengidentifikasi enam strategi untuk mengembangkan desa wisata edukatif di Cibodas, termasuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, mengembangkan desa wisata yang unik berdasarkan pengelolaan lokal, mengembangkan media promosi, meningkatkan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur dan terorganisir, serta memberikan dukungan dan bimbingan melalui lembaga pemerintah yang relevan.
Community Potential, Community Empowerment, Tourism village, Education.