Panengen: Journal of Indigenous Knowledge
Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya terhadap Ketimpangan Pendidikan antar Daerah di Indonesia
Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan untuk mengatasi fenomena learning loss melalui pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan infrastruktur pendidikan, akses teknologi, serta kualitas tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan berbagai dinamika implementasi Kurikulum Merdeka di tengah disparitas sumber daya antardaerah serta implikasinya terhadap kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program seperti Sekolah Penggerak memberikan peluang peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. Keterbatasan akses digital, minimnya ketersediaan sumber daya pendidikan, serta perbedaan kapasitas fiskal daerah menjadi faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan fenomena Matthew Effect, yaitu daerah yang telah memiliki sumber daya memadai cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, melalui pemberian bantuan yang lebih adaptif bagi daerah tertinggal, penguatan distribusi tenaga pendidik, penyediaan alternatif pembelajaran luring, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tujuan transformasi pendidikan dapat tercapai secara lebih inklusif.
Copyright (c) 2026 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia
Abstract One of the background of the birth of Law Number 13 Year 2003 on Manpower is because some existing laws and regulations have placed workers at a disadvantage in the employment service and the industrial relation system that accentuates the different positions and interests so it is deemed to be no longer in accordance with the needs of the present and future demands. The birth of Law Number 13 Year 2003 on Manpower is expected to: Enforce the issue of protection and guarantee of labor; Implementing various international instruments on labor rights that have been ratified; As members of the United Nations (UN) uphold and implement the Universal Declaration of Human Rights (HAM). Legal protection has been set on: The Preamble of the 1945 Constitution is based on Pancasila; Of the 1945 Constitution namely: Article 27 paragraph 2, Article 28 D paragraph 1, paragraph 2, Article 33; Law Number 13 Year 2003 on Manpower, and other regulations. The juridical position of the workers is free and balanced, but in practice often in a state of imbalances that cause problems. To overcome this required a solution to be accepted by all parties well, felt there are benefits, have legal certainty and provide protection for all parties. The discussion in this research is: 1. How the implementation of legal protection on workers' rights in labor relations in Indonesia. 2. Barriers and efforts to be taken in providing legal protection to workers' rights in employment relations in Indonesia. The method used is normative juridical. Legal protection is provided in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Universal Declaration of Human Right Abstrak Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat: Menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja; Melaksanakan berbagai instrumen internasional tentang hakhak tenaga kerja yang telah diratifikasi; Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum telah diatur pada: Pembukaan UUD 1945 yaitu berdasarkan Pancasila; UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2 , Pasal 33; Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan lainnya. Secara yuridis kedudukan pekerja adalah bebas dan seimbang, namun pada praktek sering dalam keadaan tidak seimbang sehingga menimbulkan masalah. Untuk mengatasinya dibutuhkan suatu solusi agar dapat diterima semua pihak dengan baik, dirasakan ada manfaatnya, mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak. Pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hakhak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. 2. Hambatan dan upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kata kunci : Hak-Hak Pekerja, Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan Hukum.
Hak-Hak Pekerja, Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan Hukum.
Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional dalam Menangani Isu Ketahanan Energi Global: Analisis Kerja Sama Multilateral Melalui G20 dan ASEAN
Ketahanan energi global merupakan isu strategis yang memerlukan kolaborasi lintas negara melalui forum multilateral. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya energi yang besar, memiliki peran penting dalam dua forum utama, yaitu G20 dan ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Indonesia dalam kerja sama multilateral melalui G20 dan ASEAN dalam memperkuat ketahanan energi global, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dan strategi penguatan yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi dokumentasi dan triangulasi sumber data dari dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar berperan sebagai partisipan pasif, melainkan sebagai aktor yang aktif mendorong agenda transisi energi bersih pada forum G20 dan menggerakkan integrasi energi kawasan dalam ASEAN. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menjadi momentum penting dalam mengarusutamakan isu pembiayaan hijau dan energi berkelanjutan di tingkat global. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara komitmen internasional dengan realisasi kebijakan domestik, terutama terkait ketergantungan pada energi fosil, fragmentasi kelembagaan, dan lambatnya penyerapan pembiayaan transisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan diplomasi energi berbasis bukti, kepemimpinan regional dalam ASEAN Power Grid, dan reformasi kebijakan domestik yang inklusif merupakan strategi kunci agar Indonesia dapat berkontribusi secara optimal dalam tata kelola energi global yang berkelanjutan.
Ketahanan Energi; Organisasi Internasional; G20; ASEAN; Transisi Energi; Diplomasi Energi
Copyright (c) 2025 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Analisis Yuridis Keabsahan Clickwrap Agreement dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Pasal 18 UU ITE dan Pasal 1320 Kuhperdata
Abstract The development of electronic transactions in Indonesia has given rise to a digital contract formation mechanism known as a clickwrap agreement an agreement formed through the user's active act of clicking to accept terms and conditions displayed digitally. This study aims to examine whether clickwrap agreements are legally valid under the Indonesian legal system, particularly in terms of fulfilling the validity requirements under Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) and the consumer protection mechanisms found in Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This normative legal research employs a statutory and conceptual approach alongside qualitative descriptive analysis. The findings indicate that clickwrap agreements can, in principle, satisfy the four validity requirements of a contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code; however, they remain vulnerable to issues of defective consent arising from the phenomenon of blind acceptance. Furthermore, standard clauses commonly embedded in clickwrap agreements potentially violate Article 18 of the Consumer Protection Law when they contain exoneration clauses that are detrimental to consumers. This study recommends the enactment of specific regulations governing clickwrap agreements in greater detail, in order to provide greater legal certainty and more adequate protection for digital consumers. Keywords: clickwrap agreement; electronic contract; e-commerce; Article 1320 KUHPerdata; consumer protection Abstrak Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia melahirkan mekanisme pembentukan kontrak secara digital yang dikenal sebagai clickwrap agreement, yaitu perjanjian yang terbentuk melalui tindakan aktif pengguna berupa klik persetujuan atas syarat dan ketentuan yang ditampilkan secara digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah perjanjian clickwrap sah dalam sistem hukum Indonesia, terutama jika perjanjian tersebut memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta mekanisme perlindungan konsumen yang ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual bersama dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clickwrap agreement pada prinsipnya dapat memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun rentan terhadap persoalan cacat kehendak akibat fenomena blind acceptance. Selain itu, klausula baku yang umumnya termuat dalam clickwrap agreement berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen apabila memuat klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur clickwrap agreement secara lebih rinci guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih memadai bagi konsumen digital. Kata Kunci: clickwrap agreement; kontrak elektronik; e-commerce; Pasal 1320 KUHPerdata; perlindungan konsumen
Analisis Yuridis Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia
Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghadapi disharmonisasi horizontal antara hukum komersial dan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis BUT dalam struktur Hukum Dagang Indonesia dan implikasi tanggung jawab keperdataannya terhadap kreditur pihak ketiga lokal. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rezim perpajakan memfiksikan BUT sebagai subjek pajak mandiri, hukum dagang substantif (KUHD) menolak status badan hukumnya karena ketiadaan pemisahan harta dan organ mandiri dari perusahaan induk asing. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian akut terkait eksekusi putusan perdata lintas batas bagi kreditur domestik. Penelitian ini berkontribusi memberikan masukan teoretis untuk menyelaraskan hukum privat komersial dan kepentingan fiskal demi memperkuat kepastian investasi.
Bentuk Usaha Tetap, Hukum Dagang, Investasi Asing, Status Badan Hukum.
Koordinasi Administrasi Internasional dalam Pencapaian SDGs: Peran UNDP Sebagai Katalisator Pembangunan di Negara Berkembang Melalui Studi Literatur Sistematis
Artikel ini menganalisis koordinasi administrasi internasional dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menempatkan United Nations Development Programme (UNDP) sebagai katalisator pembangunan di negara berkembang. Kajian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis prinsip PRISMA 2020 untuk menelaah literatur akademik, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai koordinasi multilevel, kapasitas birokrasi lokal, policy coherence, pembiayaan pembangunan, dan lokalisasi SDGs. Hasil sintesis menunjukkan bahwa efektivitas peran UNDP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan bantuan teknis, pendanaan, dan jejaring pengetahuan global, tetapi juga oleh kesiapan birokrasi domestik dalam mengubah standar global menjadi kebijakan lokal yang terukur. Data terbaru menunjukkan bahwa progres SDGs global masih tertinggal, sementara negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan yang besar, keterbatasan kapasitas kelembagaan, fragmentasi kewenangan, dan ketimpangan data. Dalam konteks Indonesia, capaian SDGs relatif lebih baik dibandingkan rata-rata global, namun keberlanjutan capaian tersebut tetap bergantung pada penguatan koordinasi pusat-daerah, interoperabilitas data, kapasitas fiskal, dan akuntabilitas lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa UNDP berfungsi efektif sebagai katalisator apabila intervensinya mendorong transfer kapasitas, kepemilikan lokal, dan kemandirian institusional; sebaliknya, pendekatan yang terlalu teknokratis dan berbasis proyek dapat memperpanjang ketergantungan administratif negara berkembang terhadap bantuan internasional.
UNDP; SDGs; koordinasi administrasi internasional; negara berkembang; Systematic Literature Review
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung: Sintesis Literatur Tentang Targeting dan Dampak
Abstract Urban poverty in Bandung City still faces structural challenges such as inaccurate beneficiary targeting (targeting error), inter-agency ego, and inconsistent program impacts due to local political dynamics. This study aims to identify the forms of transformation in poverty reduction policies, analyze targeting accuracy, evaluate the socio-economic impact on community welfare, and formulate sustainable policy recommendations in Bandung City. The study uses a qualitative approach with a literature study (library research) through purposive sampling of SINTA and Scopus-indexed journals, official policy documents, and sociological and public administration insights from Prof. Engkus. Data analysis utilizes the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results found that poverty reduction policy changes include three orders: technical adjustments to aid amounts (first order), digitalization of integrated poverty data (second order), and a paradigm shift towards inclusive economic independence (third order). Targeting errors in the form of inclusion and exclusion errors remain the main inhibitor due to slow data updates at the street-level bureaucracy. Nevertheless, integrated policies have had a positive impact on macro poverty reduction, but require a more substantive institutionalization of good governance. Keywords: Bandung City, Public Policy, Poverty Reduction, Targeting Error, Good Governance Abstrak Kemiskinan perkotaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan struktural berupa ketidakakuratan penargetan penerima manfaat (targeting error), ego sektoral antar-lembaga, serta inkonsistensi dampak program akibat dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk transformasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menganalisis akurasi targeting, mengevaluasi dampak sosial-ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) melalui purposive sampling terhadap jurnal terindeks SINTA dan Scopus, dokumen kebijakan resmi, serta pemikiran sosiologis dan administrasi publik dari Prof. Engkus. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan mencakup tiga tatanan: penyesuaian teknis besaran bantuan ( first order), digitalisasi data kemiskinan terpadu ( second order), dan pergeseran paradigma menuju kemandirian ekonomi inklusif ( third order). Targeting error berupa inclusion dan exclusion error masih menjadi penghambat utama akibat lambatnya pemutakhiran data di level street-level bureaucracy. Meskipun demikian, kebijakan yang terintegrasi berdampak positif pada penurunan makro angka kemiskinan, namun membutuhkan pelembagaan aspek good governance yang lebih substantif. Kata Kunci: Kota Bandung, Kebijakan Publik, Penanggulangan Kemiskinan, Targeting Error, Good Governance.
Kota Bandung, Kebijakan Publik, Penanggulangan Kemiskinan, Targeting Error, Good Governance
Pengembangan Marketplace “Berkembang” dalam Pemberdayaan UMKM Tanaman Hias di Kabupaten Bandung Barat
Abstract This research and development study aims to design the “BerKembang” digital marketplace platform as a strategic solution for empowering ornamental plant SMEs in West Bandung Regency, particularly in Parongpong, Cisarua, and Lembang sub-districts. This region is a national ornamental plant production center facing five main structural problems: fragmented marketing, limited market reach, destructive price competition, agrotourism-digital integration gap, and low digital literacy. The research employs a Research and Development (R&D) approach with User-Centered Design (UCD) methodology and Agile Software Development. The development results in a vertical marketplace platform based on microservices architecture, integrating four main modules: product management, transaction systems, live plant logistics, and community and education. The platform’s key advantage is the Agrotourism-Commerce integration model enabling the conversion of tourists into sustainable digital customers, supported by empirical evidence that agrotourism visitors are 3.7 times more likely to make online purchases post-visit. BerKembang has the potential to increase SME revenue, expand market access nationally, and support the implementation of West Bandung Regency’s RPJPD 2025–2045 for developing superior regional horticulture. Keywords: Agrotourism, Agricultural E-Commerce, Digital Marketplace, Digital Transformation, Ornamental Plant Smes, West Bandung. Abstrak Penelitian dan pengembangan ini bertujuan merancang platform marketplace digital “BerKembang” sebagai solusi strategis bagi pemberdayaan UMKM tanaman hias di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Lembang. Kawasan ini merupakan sentra produksi tanaman hias nasional yang menghadapi lima permasalahan struktural utama: fragmentasi pemasaran, keterbatasan jangkauan pasar, persaingan harga destruktif, kesenjangan integrasi agrowisata–digital, serta rendahnya literasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan metodologi User-Centered Design (UCD) dan Agile Software Development. Hasil pengembangan menghasilkan platform marketplace vertikal berbasis arsitektur microservices yang mengintegrasikan empat modul utama: manajemen produk, sistem transaksi, logistik tanaman hidup, serta komunitas dan edukasi. Keunggulan utama platform ini adalah integrasi model Agrotourism-Commerce yang memungkinkan konversi wisatawan menjadi pelanggan digital berkelanjutan, didukung bukti empiris bahwa wisatawan agrowisata 3,7 kali lebih mungkin melakukan pembelian daring pasca-kunjungan. Platform BerKembang berpotensi meningkatkan pendapatan UMKM, memperluas akses pasar ke tingkat nasional, serta mendukung implementasi RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025–2045 dalam pengembangan hortikultura unggulan daerah. Kata Kunci: Agrowisata, Bandung Barat, E-Commerce Pertanian, Marketplace Digital, Transformasi Digital, UMKM Tanaman Hias,.
Agrowisata, Bandung Barat, E-Commerce Pertanian, Marketplace Digital, Transformasi Digital, UMKM Tanaman Hias,.
Dr. Ananta Budhi Danurdara. BA., M.Sc., CPM
Al-Farazdaq and the Poetics of the Umayyad Court: Madh, Hijā’, and Naqā’iḍ as Historical Evidence
This study examines the poetry of Al-Farazdaq, a prominent poet of the Umayyad Dynasty (661–750 CE), through a thematic-synthesis library research approach. Rather than treating early Islamic poetry as a uniform body of aesthetic production, this research analyzes a purposively selected set of poems and poetic exchanges documented in primary editions of Dīwān al-Farazdaq and in secondary scholarly literature, organized across four recurring thematic domains: panegyric (madh), satire (hijā'), tribal rivalry and self-glorification (naqā'iḍ and fakhr), and poetry as an instrument of political legitimation. Employing a qualitative descriptive method grounded in historical-biographical criticism, the sociology of literature, and a heuristic-hermeneutic reading model, this study finds that Al-Farazdaq's poetic corpus functioned as a multidimensional cultural artifact rather than a single-purpose literary practice. His panegyric poetry, exemplified by the ode delivered in praise of Zayn al-ʿĀbidīn before Caliph Hishām, operated as a vehicle for contesting religious and political legitimacy rather than mere court flattery. His satirical verse combined personal and moral critique, holding both rivals and authority figures accountable to communal standards of conduct. His naqā'iḍ exchanges with Jarīr reveal tribal identity as a continuously renegotiated discursive contest, one that classical critics themselves recognized as being in tension with the egalitarian spirit of Islam. Finally, his broader role as a court-associated poet demonstrates how poetic reputation and political risk were closely intertwined within the Umayyad state. Read together, these four domains indicate that Al-Farazdaq's poetry registers a deeper historical friction between inherited tribal convention and emergent Islamic ethical norms, a friction the poet continually re-enacted rather than resolved. This study contributes to early Islamic literary scholarship by offering an integrated, cross-genre reading of a single poet's corpus as historical evidence, an approach that has been largely absent from prior studies focusing on isolated poems or single rivalries.
Al-Farazdaq, Umayad Dynasty,Arabic Poetry
Implementasi Kebijakan FIFA dalam Menyikapi Konflik Russia-Ukraine War di Sepak Bola Internasional
Abstract The Russia–Ukraine conflict, which has re-escalated since February 2022, has had a broad impact on various sectors, including international sports. As the governing body of world football, FIFA faces a dilemma between upholding its principle of organizational neutrality and responding to international pressure to impose sanctions on Russia. This situation has given rise to debate regarding the legitimacy, effectiveness, and consistency of FIFA's policies in addressing global geopolitical conflicts. This study aims to analyze the implementation of FIFA's policies in response to the Russia–Ukraine conflict and assess their implementation based on George C. Edward III's theory of policy implementation. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including documentation and a review of relevant literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that FIFA's policy implementation is influenced by four main dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Initially, FIFA presented a policy that tended to be ambiguous, but later adopted a firmer stance through the suspension of Russia. FIFA's formal authority served as a primary resource in policy implementation, while the organization's disposition demonstrated an adaptive attitude to international pressure. Furthermore, the bureaucratic structure and coordination with UEFA support effective policy implementation. This study concludes that FIFA's policy implementation reflects the complexity of decision-making within an international organization, which must balance the principles of neutrality, legitimacy, and policy effectiveness. Further research is recommended to examine the long-term impact of FIFA's policies on international sports governance and member states' perceptions of the principle of neutrality within global sports organizations. Keywords: FIFA Policy, Russia–Ukraine Conflict, Policy Implementation, International Organization, Global Governance. Abstrak Konflik Rusia-Ukraina, yang kembali memanas sejak Februari 2022, telah berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk olahraga internasional. Sebagai badan pengatur sepak bola dunia, FIFA menghadapi dilema antara menjunjung tinggi prinsip netralitas organisasionalnya dan menanggapi tekanan internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Situasi ini telah memunculkan perdebatan mengenai legitimasi, efektivitas, dan konsistensi kebijakan FIFA dalam menangani konflik geopolitik global. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan FIFA dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina dan menilai implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data termasuk dokumentasi dan tinjauan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FIFA dipengaruhi oleh empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Awalnya, FIFA menyajikan kebijakan yang cenderung ambigu, tetapi kemudian mengadopsi sikap yang lebih tegas melalui penangguhan Rusia. Otoritas formal FIFA berfungsi sebagai sumber utama dalam implementasi kebijakan, sementara disposisi organisasi menunjukkan sikap adaptif terhadap tekanan internasional. Lebih lanjut, struktur birokrasi dan koordinasi dengan UEFA mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan FIFA mencerminkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, yang harus menyeimbangkan prinsip netralitas, legitimasi, dan efektivitas kebijakan. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk meneliti dampak jangka panjang kebijakan FIFA terhadap tata kelola olahraga internasional dan persepsi negara anggota tentang prinsip netralitas dalam organisasi olahraga global. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan FIFA, Konflik Rusia-Ukraina, Organisasi Internasional, Tata Kelola Global.
Implementasi Kebijakan, Kebijakan FIFA, Konflik Rusia-Ukraina, Organisasi Internasional, Tata Kelola Global.
Efektivitas Rumah Pompa dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Leuwipanjang Kota Bandung
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Rumah Pompa Leuwipanjang dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Rumah Pompa Leuwipanjang belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan kapasitas pompa dalam menghadapi curah hujan tinggi, ketidakseimbangan antara debit air dan kapasitas saluran drainase, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung seperti sedimentasi, sampah, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor kelembagaan dan sosial juga memengaruhi implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya efektif. Kesimpulannya, masih diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar mitigasi banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan Leuwipanjang.
Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana
Abstract Indonesia is a country with a high level of disaster vulnerability due to its geographical and geological conditions, as well as the effects of climate change, which increase the frequency and intensity of disasters, particularly hydrometeorological disasters. These conditions have prompted a paradigm shift in disaster management from an emergency response-oriented approach toward a Disaster Risk Reduction (DRR) approach that emphasizes mitigation, prevention, and community capacity building. This study aims to analyze the role of community participation in supporting the implementation of Disaster Risk Reduction (DRR) policies, identify forms of community participation, and determine strategies to strengthen participation in achieving effective and sustainable disaster governance. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through literature review (library research). Data were obtained from scientific journal articles, books, policy documents, regulations, and relevant publications by national and international institutions, and were then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques based on the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that community participation plays a strategic role in supporting the implementation of DRR policies through engagement in the planning, implementation, monitoring, and evaluation stages of disaster management programs. Keywords: Collaborative Governance,Community Participation, Disaster Risk Reduction, Policy Implementation, Public Administration. Abstrak Indonesia merupakan negara yang memiliki Tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan pengaruh perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang berorientasi pada tanggap darurat menuju pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang menekankan aspek mitigasi, pencegahan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi Masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), mengidentifikasi bentuk bentuk partisipasi masyarakat, serta memutuskan strategi penguatan partizsipasi dalam mewujudkan tata Kelola kebencanaan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, regulasi, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan PRB melalui keterlibatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kebencanaan. Keterlibatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan, penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, pengurangan tingkat kerentanan, serta pembangunan ketahanan komunitas terhadap bencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, implementasi kebijakan, pengurangan risiko bencana, administrasi publik, collaborative governance.
Community participation, policy implementation, disaster risk reduction, public administration, collaborative governance
Partisipasi Masyarakat, implementasi kebijakan, pengurangan risiko bencana, administrasi publik, collaborative governance.
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Bencana (Studi Bendung Cihamerang di Kabupaten Sumedang)
The purpose of this study was to determine how the government's disaster risk mitigation strategy was implemented at the Cihamerang Dam in Sumedang Regency and to identify the influencing variables. A qualitative, descriptive approach was used, using observation, interviews, and documentation techniques. The study findings indicate that policy implementation has not proceeded as smoothly as expected. This is evident in the lack of clear policy standards and objectives, the scarcity of resources, particularly financial resources, and poor coordination and communication between agencies. Furthermore, the worsening socioeconomic conditions of the affected communities have also impacted the success of policy implementation. In conclusion, there is still room for improvement in disaster risk reduction measures at the Cihamerang Dam, particularly in terms of clarity of policy direction, increased resources, and enhanced coordination and communication between agencies. In conclusion, there is still room for improvement in the Cihamerang Dam disaster risk reduction strategy, particularly in terms of increased inter-agency cooperation and communication, increased resources, and clarity of policy direction. In short, there is still room for improvement in the Cihamerang Dam disaster risk mitigation policy, particularly in the areas of clarity of policy direction, strengthening resources, and more responsive and effective stakeholder coordination and communication. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah untuk mitigasi risiko bencana diimplementasikan di Bendungan Cihamerang di Kabupaten Sumedang dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhinya. Melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Menurut temuan penelitian, implementasi kebijakan belum berjalan semulus yang seharusnya. Hal ini terlihat dari kurangnya standar dan tujuan kebijakan yang jelas, kelangkaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan, dan koordinasi serta komunikasi yang buruk antar instansi. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak yang memburuk juga berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulannya, masih ada ruang untuk perbaikan dalam strategi pengurangan risiko bencana Bendungan Cihamerang, terutama dalam hal peningkatan kerja sama dan komunikasi antar lembaga, lebih banyak sumber daya, dan kejelasan arah kebijakan. Singkatnya, masih ada ruang untuk perbaikan dalam kebijakan mitigasi risiko bencana Bendungan Cihamerang, terutama di bidang kejelasan arah kebijakan, penguatan sumber daya, dan koordinasi serta komunikasi pemangku kepentingan agar lebih responsif dan efektif.
Policy Implementation, Disaster Risk Mitigation, Cihamerang Dam
Analisis Kebijakan Berbasis IPOFE dalam Penanggulangan Banjir di Kawasan DAS Citarum Hulu Kabupaten Bandung
Abstract The Upper Citarum Watershed (DAS Citarum Hulu) in Bandung Regency is highly vulnerable to flooding due to environmental degradation and land-use change. Despite the implementation of various flood management policies, flooding continues to occur repeatedly. This study aims to analyze flood management policies in the Upper Citarum Watershed using the IPOFE framework (Input, Process, Output, Feedback, and Environment). The research employed a descriptive qualitative approach through a literature review of scientific journals, government documents, and relevant research reports. The findings indicate that the policy has been supported by regulations, human resources, funding, and flood control infrastructure. However, its implementation still faces challenges, particularly limited budgets and suboptimal inter-agency coordination. Various programs and infrastructures have contributed to improving flood management efforts, yet they have not significantly reduced recurring flood events. In addition, policy effectiveness is influenced by physical, social, economic, and institutional factors. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing community participation, and promoting sustainable watershed management are essential to improve the effectiveness of flood mitigation efforts. Keywords: Disaster Mitigation, Flood Management, IPOFE, Public Policy, Upper Citarum Watershed,. Abstrak DAS Citarum Hulu Kabupaten Bandung merupakan kawasan yang rentan terhadap banjir akibat degradasi lingkungan dan perubahan tata guna lahan. Meskipun berbagai kebijakan penanggulangan banjir telah dilaksanakan, kejadian banjir masih terus berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penanggulangan banjir di DAS Citarum Hulu menggunakan kerangka IPOFE (Input, Process, Output, Feedback, Environment). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur melalui analisis jurnal, dokumen pemerintah, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah didukung oleh regulasi, sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pengendali banjir. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran. Berbagai program dan infrastruktur telah menghasilkan perbaikan pengelolaan banjir, tetapi belum mampu mengurangi kejadian banjir secara signifikan. Selain itu, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan DAS yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir. Kata Kunci: DAS Citarum Hulu, IPOFE, Kebijakan Publik, Mitigasi Bencana Penanggulangan Banjir.
DAS Citarum Hulu, IPOFE, Kebijakan Publik, Mitigasi Bencana Penanggulangan Banjir.
Peran dan Pelestarian Burayot Sebagai Kuliner Tradisional Khas Leles Garut Jawa Barat
Burayot as a traditional culinary specialty of Leles, Garut, West Java, in supporting tourism attractiveness and maintaining local cultural identity. Burayot is a traditional food that holds historical, social, and economic values for the local community. However, globalization and changing consumption patterns have threatened its existence due to the increasing popularity of modern cuisine. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of a literature review. The results indicate that burayot plays a significant role as a culinary tourism attraction and as a source of income for local businesses. Furthermore, preservation efforts are carried out through product innovation, digital promotion, and the involvement of both government and community in sustaining traditional culinary heritage. Therefore, sustainable strategies are needed to maintain the existence of burayot as both cultural heritage and regional tourism potential. Burayot sebagai kuliner tradisional khas Leles, Garut, Jawa Barat dalam mendukung daya tarik pariwisata dan mempertahankan identitas budaya lokal. Burayot merupakan salah satu makanan tradisional yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, perkembangan globalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan eksistensi burayot mulai terancam oleh kehadiran kuliner modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa burayot memiliki peran penting sebagai daya tarik wisata kuliner serta sebagai sumber pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Upaya pelestarian burayot dilakukan melalui inovasi produk, promosi digital, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kuliner tradisional. Stegi berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan eksistensi burayot sebagai warisan budaya sekaligus potensi pariwisata daerah.
Burayot, Traditional Culinary, Cultural Preservation, Culinary Tourism, Culture Identity
Combro Sebagai Representasi Kearifan Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat
Combro is a traditional food from West Java that reflects the local wisdom of Sundanese society through its ingredients, preparation process, and cultural values. This study aims to analyze the role of combro as a representation of local cultural identity and its potential in the development of the creative economy. The study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach through journals, books, and other academic sources. The findings show that combro is not only a traditional food product but also has cultural, social, and economic value. Product innovation, modern packaging, and digital marketing play important roles in increasing the competitiveness of combro in the modern era. The development of combro also provides positive economic impacts for local communities, especially MSMEs and local producers. The novelty of this study lies in discussing combro as part of a local culture-based creative economy amid modernization. Combro merupakan makanan tradisional khas Jawa Barat yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sunda melalui bahan baku, proses pembuatan, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran combro sebagai identitas budaya lokal serta potensinya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur melalui kajian jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa combro tidak hanya berfungsi sebagai produk pangan tradisional, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi. Inovasi produk, pengemasan modern, dan pemasaran digital berperan penting dalam meningkatkan daya saing combro di era modern. Pengembangan combro juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan produsen bahan lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan combro sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di tengah modernisasi.
Combro, Local Wisdom, Creative Economy, Traditional Food.
Peran Kearifan Lokal dalam Mempertahankan Eksistensi Usaha Kuliner Tradisional Studi Kasus Nasi Jamblang Sadakeling
Nasi jamblang is a very distinctive and popular culinary dish from Cirebon, quite well-known among local tourists, particularly in the West Java region. This research discusses one of the popular foods from Cirebon nasi jamblang among several other popular Cirebon dishes such as tahu gejrot and empal gentong. This local food needs to be studied and its cultural heritage needs to be preserved, not only in Cirebon but also in other regions across the country. One of the things we examined is nasi jamblang found outside of Cirebon, specifically in the city of Bandung. This reflects the importance of preserving existing cultural heritage even when it is not located in its place of origin. The method used is a qualitative approach through a literature study of more than fifteen relevant national and international journals for this research. The findings indicate that price, product quality, and business location influence consumer satisfaction with nasi jamblang. Nasi jamblang merupakan kuliner yang sangat khas bahkan popular dari Cirebon dan cukup terkenal diantara para wisatawan lokal, khususnya di daerah kawasan Jawa Barat. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai salah satu dari makanan yang popular di daerah Cirebon yaitu nasi jamblang dari beberapa makanan popular Cirebon seperti tahu gejrot dan empal gentong. makanan lokal ini perlu dipelajari bahkan perlu dilestarikan budaya budayanya. bukan hanya di cirebon tetapi kita perlu lestarikan di daerah-daerah lainnya. Salah satu hal yang kita teliti adalah nasi jamblang yang berada diluar Cirebon, tepatnya berada di kota Bandung. Hal ini kita patut melestarikan budaya yang ada mesti bukan berada di daerah asalnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap lebih dari lima belas jurnal nasional dan internasional yang relevan untuk penelitian ini. hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh dari harga, kualitas produk dan lokasi suatu usaha itu mempengaruhi kepuasan konsumen nasi jamblang.
Nasi Jamblang, Price Influence, Product Quality, Business Location
Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pendukung Edukasi Kesiapsiagaan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung
Abstract The Lembang Fault is an active fault in West Java capable of generating earthquakes with a magnitude of up to 7.0, making Bandung Regency one of the highest-risk areas for seismic disasters. Amid the limitations of face-to-face socialization, which has long been the primary method of disaster preparedness education by the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the utilization of social media as a supporting tool for pre-disaster mitigation communication has become increasingly relevant and urgent. This study aims to describe the use of social media by BPBD Bandung Regency in disseminating earthquake preparedness education, as well as to analyze its strategic role as a digital support tool that complements conventional socialization methods. A qualitative method with a literature review approach was employed, with data gathered from scientific articles, journals, and official documents published between 2020 and 2026. The findings indicate that the official social media accounts of BPBD Bandung Regency remain largely inactive and inconsistently managed, with minimal production of educational content specifically addressing the Lembang Fault threat. This condition reflects a significant gap between the urgency of disaster risk and the digital communication capacity of the relevant agency, potentially contributing to low levels of community preparedness. This study recommends revitalizing BPBD's social media management through consistent content production, diversification of audio-visual formats, and enhanced public interactivity to foster a sustainable culture of disaster preparedness. Keywords: BPBD Bandung Regency, Disaster Mitigation, Lembang Fault, Social Media Abstrak Sesar Lembang merupakan patahan aktif di Jawa Barat yang berpotensi menimbulkan gempa bumi berkekuatan hingga 7 magnitudo, menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah dengan risiko kebencanaan yang tinggi. Di tengah keterbatasan sosialisasi tatap muka yang selama ini menjadi metode utama edukasi kesiapsiagaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendukung komunikasi mitigasi prabencana menjadi semakin relevan dan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan media sosial oleh BPBD Kabupaten Bandung dalam menyebarkan edukasi kesiapsiagaan gempa bumi, serta menganalisis peran strategisnya sebagai sarana pendukung digital yang melengkapi metode sosialisasi konvensional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan rentang tahun 2020–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial resmi BPBD Kabupaten Bandung masih terpantau kurang aktif dan tidak dikelola secara konsisten, dengan produksi konten edukasi mengenai ancaman Sesar Lembang yang sangat minim. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara urgensi ancaman bencana dan kapasitas komunikasi digital instansi terkait, yang berpotensi berdampak pada rendahnya kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pengelolaan media sosial BPBD melalui konsistensi konten, diversifikasi format audio-visual, dan peningkatan interaktivitas publik guna membangun budaya siaga bencana secara berkelanjutan. Kata Kunci: BPBD Kabupaten Bandung, Media Sosial, Mitigasi Bencana, Sesar Lembang
BPBD Kabupaten Bandung, Media Sosial, Mitigasi Bencana, Sesar Lembang
Analisis Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Risiko Bencana Banjir di Kota Bandung
Abstract Waste management problems remain one of the environmental issues contributing to the increasing risk of urban flooding in Bandung due to clogged drainage systems and river flows. This study aims to analyze waste management efforts in reducing urban flood risk. The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach through the analysis of journals, regulations, and relevant official data. The findings indicate that waste management in Bandung still faces several challenges, including high waste volume, limited waste processing facilities, weak environmental supervision, and low community participation. These conditions cause urban drainage systems to function ineffectively during high rainfall, triggering floods in several areas. Therefore, strengthening waste management policies through improved supervision, greater community participation, and collaboration between the government and society is necessary to support flood mitigation and sustainable environmental development. Keywords: Bandung City, Disaster Mitigation, Environment, Urban Flooding, Waste Management.
Bandung City, Disaster Mitigation, Environment, Urban Flooding, Waste Management.
Literasi Membaca di Perpustakaan Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa Kelas IV Sdn Tawang Rejo
Literasi membaca merupakan salah satu kemampuan literasi pokok yang penting bagi seluruh sumber daya manusia. Tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi membaca di perpustakaan terhadap minat membaca siswa kelas IV di SDN Tawang Rejo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pre-experimental design tipe one group pretest-posttest (tes awal tes akhir kelompok tunggal). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan angket atau kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perbandingan nilai statistik dan hasil penyebaran angket siswa kelas IV di SDN Tawangrejo sebelum diperlakukan nilai rata-rata siswa yaitu 64,04, dan setelah diberikan perlakuan nilai siswa yaitu 81,73. Diketahui bahwa nilai postest lebih besar dari nilai pretest. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis menggunakan Paired Samples T-Test menunjukkan bahwa nilai thitung = -17.680 dan nilai sig.(2-tailed) = 0,000 dengan taraf signifikansi α = 0,05. Dengan ttabel dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 : 2 = 0,025 dengan derajat kebebasan (df) 22-1 = 21, hasil diperoleh untuk ttabel = 2,079. Karena thitung lebih kecil dari ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh kegiatan literasi dasar terhadap literasi membaca siswa kelas IV SD Negeri Tawangrejo
Literasi Membaca, Perpustakaan, Minat Membaca
Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
Tugas BPBD (Badan Perlindungan Lingkungan) berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat dari bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Seringkali, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, faktor manusia dan pendukung lainnya (peralatan, fasilitas, dan infrastruktur) menjadi masalah utama yang sering muncul. Selain itu, komunikasi dari instansi pemerintah kepada masyarakat juga menjadi masalah yang dapat menghambat BPBD dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Suatu organisasi, program, dan kegiatan dikatakan efektif jika tujuan atau target yang diinginkan dapat dicapai sesuai rencana dan dapat memberikan dampak hasil atau manfaat yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja di BPBD Kabupaten Bandung, dapat dikatakan efektif, bahkan dengan anggaran dan fasilitas serta infrastruktur yang minimal. Namun demikian, BPBD Kabupaten Bandung terus memaksimalkan kinerjanya baik dari segi pelayanan (pelayanan yang diberikan kepada masyarakat) maupun pembangunan fisik yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung
Efektivitas Administrasi Lingkungan dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah Terhadap Bencana
Environmental administration plays an important role in strengthening regional resilience against various disaster threats, both natural and human-induced. This study aims to analyze the effectiveness of environmental administration in supporting disaster mitigation, preparedness, and post-disaster recovery efforts. The research employs a qualitative approach through literature review of policies, regulations, and environmental administrative practices related to disaster management. The findings indicate that environmental administration integrated with development planning, natural resource management, and community participation can significantly enhance regional resilience to disaster risks. However, several challenges remain, including weak inter-agency coordination, limited resources, and low public awareness of sustainable environmental management. Therefore, strengthening policies, improving institutional capacity, and fostering collaboration among government, communities, and the private sector are necessary to establish an effective and sustainable environmental administration system in disaster management. Administrasi lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas administrasi lingkungan dalam mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pascabencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai kebijakan, regulasi, dan praktik administrasi lingkungan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana. Namun, masih terdapat tantangan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan sistem administrasi lingkungan yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana.
Administrasi Lingkungan, Ketahanan Wilayah, Mitigasi Bencana, Manajemen Kebencanaan, Pembangunan Berkelanjutan
Implementasi E-Government Melalui Alunan Jawara dalam Layanan Pengaduan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat
Transformasi digital layanan publik menuntut kanal pengaduan yang transparan, responsif, dan mudah diakses, terutama pada layanan transportasi darat yang berinteraksi intens dengan masyarakat serta membutuhkan tindak lanjut yang cepat. Penelitian ini menganalisis implementasi e-government melalui website pengaduan “Alunan Jawara” di BPTD Kelas I Jawa Barat. Kerangka teori menggunakan konsep Indrajit dengan tiga indikator, yaitu support, capacity, dan value. Penelitian menerapkan desain deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan dukungan organisasi relatif kuat melalui keselarasan arah kebijakan, penugasan SDM, dan regulasi pendukung; kapasitas pelaksana memadai melalui peran PPID dan infrastruktur teknologi, meskipun sesekali muncul gangguan saat pemeliharaan sistem; serta manfaat yang terlihat pada peningkatan transparansi, kenyamanan pelaporan, dan penguatan akuntabilitas layanan. Kendala utama terletak pada sosialisasi yang belum optimal dan reliabilitas akses saat maintenance. Implikasi menekankan pentingnya strategi komunikasi tersegmentasi, notifikasi gangguan, SOP pemulihan, dan kanal alternatif agar akses pengaduan tetap terjaga
E-Government, Layanan Pengaduan Publik, Transportasi Darat
Implementasi Kebijakan Publik Responsif Gender Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Gianyar
Women's empowerment is a crucial aspect of equitable and sustainable development. In Gianyar Regency, the Regional Government has enacted Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Gender Mainstreaming as the legal basis for integrating a gender perspective into all regional development policies, programs, and activities. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive public policies in women's empowerment efforts in Gianyar Regency, focusing on (1) how policies are formulated and legitimized, (2) how policies are implemented in women's empowerment programs, and (3) the obstacles and challenges faced in implementation. The method used is qualitative research with a policy study approach, data collection through document reviews (including Regional Regulation No. 12/2021 and its derivative regulations), interviews with local government officials, relevant Regional Apparatus Organizations (OPDs), and women's communities, as well as analysis of the policy implementation process. The results of the study indicate that regulations are available and serve as an important legal umbrella for gender mainstreaming. However, implementation in the field still faces obstacles, including institutional capacity, gender-responsive budget allocation, technical understanding of officials, and active participation of women in decision-making. Key recommendations include improving human resource capacity, strengthening gender-responsive budgeting mechanisms (PPRG), systematic monitoring and evaluation, and enhancing the participation of women and cross-sector stakeholders. This will enable gender-responsive public policies to be more effective in empowering women in Gianyar Regency. Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang responsif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar, dengan fokus pada (1) bagaimana kebijakan disusun dan dilegitimasi, (2) bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan, dan (3) hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan, pengumpulan data melalui kajian dokumen (termasuk Perda No 12/2021 dan regulasi turunannya), wawancara dengan pihak pemerintah daerah, perangkat OPD terkait, dan komunitas perempuan, serta analisis proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia dan menjadi payung hukum penting untuk pengarusutamaan gender, namun implementasi di lapangan masih menemui kendala antara lain kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran responsif gender, pemahaman teknis aparat, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme anggaran responsif gender (PPRG), monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta penguatan partisipasi perempuan dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan publik responsif gender dapat lebih efektif dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar.
Implementation, Public Policy, Women's Empowerment, Gender Mainstreaming, Gender Responsiveness
Peran Komunikasi Korporat dalam Membangun Reputasi Perusahaan Baru (Studi Kasus PT Zarasisie Jaya Utama)
Reputation is a strategic asset for new companies because it determines trust and the legitimacy of collaborations, especially when partnering with government agencies. This study aims to explain how relationship management-based corporate communications build the reputation of PT Zarasisie Jaya Utama as a Technical Guidance provider. The theoretical framework utilizes relationship management, stakeholder, and corporate reputation perspectives to assess relationship quality, stakeholder mapping, and consistency of organizational behavior. The method used was a qualitative case study; data were collected through in-depth interviews, participant observation at two Technical Guidance activities, and a literature review. Data were then analyzed descriptively using triangulation and member checking. The results indicate that reputation is built not through one-sided promotion, but through consistent relational communication: partner needs research, two-way communication, needs- and regulation-based proposals, field coordination, and responsive and transparent service. These practices strengthen trust, satisfaction, and the sustainability of collaborations with government partners. These findings emphasize the importance of a well-planned communication strategy to accelerate initial reputation building. Reputasi merupakan aset strategis bagi perusahaan baru karena menentukan kepercayaan dan legitimasi kerja sama, terutama saat bermitra dengan instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana komunikasi korporat berbasis manajemen relasi membangun reputasi PT Zarasisie Jaya Utama sebagai penyelenggara Bimbingan Teknis. Kerangka teori menggunakan manajemen relasi, pemangku kepentingan , dan perspektif reputasi korporat untuk menilai kualitas hubungan, pemetaan pemangku kepentingan, serta konsistensi perilaku organisasi. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pada dua kegiatan Bimtek, dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi dan member checking. Hasil menunjukkan reputasi terbentuk bukan lewat promosi sepihak, melainkan melalui komunikasi relasional yang konsisten: riset kebutuhan mitra, komunikasi dua arah, proposal berbasis kebutuhan dan regulasi, koordinasi lapangan, serta pelayanan responsif dan transparan. Praktik tersebut memperkuat kepercayaan, kepuasan, dan keberlanjutan kerja sama dengan mitra pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi terencana untuk mempercepat pembentukan reputasi awal.
Corporate Communication, Corporate Reputation, Relationship Management.
Koordinasi Administrasi Lingkungan dan Kebencanaan dalam Perspektif Good Governance
Coordination between environmental administration and disaster management is a crucial element in achieving effective and sustainable governance. Environmental degradation, climate change, and the increasing frequency of natural disasters require strong cross-sectoral and inter-institutional synergy in public policy planning, implementation, and evaluation. This article aims to analyze the forms and mechanisms of coordination between environmental administration and disaster management from a good governance perspective. The study employs a qualitative approach through a literature review of regulations, policy documents, and relevant academic studies. The findings indicate that good governance principles—such as transparency, accountability, participation, effectiveness, and collaboration—play a significant role in strengthening inter-agency coordination. Effective coordination not only enhances disaster mitigation and response efforts but also supports sustainable environmental management oriented toward public interest. Therefore, strengthening institutional frameworks and coordination mechanisms based on good governance is a strategic necessity in environmental administration and disaster management. Koordinasi antara administrasi lingkungan dan kebencanaan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Tantangan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menuntut adanya sinergi lintas sektor dan lintas lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme koordinasi administrasi lingkungan dan kebencanaan dalam perspektif good governance. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance—seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kolaborasi—berperan penting dalam memperkuat koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana, tetapi juga mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kerangka kelembagaan dan mekanisme koordinasi berbasis good governance menjadi kebutuhan strategis dalam administrasi lingkungan dan kebencanaan.
environmental administration, disaster management, coordination, good governance, public governance
Pemanfaatan Aset Budaya Batik Gedongan Melalui Pendekatan Abcd dalam Upaya Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Glagah
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Glagah melalui pemanfaatan aset budaya batik Gedongan berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Metode yang digunakan meliputi pemetaan aset komunitas, fasilitasi visi bersama, perencanaan strategis, implementasi rencana aksi, serta evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok fokus dengan pengrajin, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan aset lokal, termasuk keterampilan membatik, motif khas, jaringan sosial, dan sarana produksi, berhasil meningkatkan kapasitas pengrajin serta pendapatan mereka. Selain itu, pembentukan kelompok usaha bersama dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk memperluas akses pasar dan memperkuat kolaborasi antar anggota komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan ABCD mampu mendukung pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pemanfaatan aset budaya batik Gedongan melalui pendekatan ABCD tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Glagah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan.
Batik Gedongan, Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat.
Pengembangan Potensi Budaya Lokal Desa Paspan Kabupaten Banyuwangi Melalui Model Pemberdayaan Abcd
Abstrak Program pengabdian masyarakat di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD). Metode ini menekankan pemanfaatan aset dan potensi budaya yang dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif, meliputi Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk memetakan aset budaya seperti Tari Gandrung, Kuntulan, dan Barongan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan budaya. Puncak dari proses pemberdayaan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan festival budaya “PASPAN FEST”, yang menjadi simbol perubahan peran masyarakat dari penonton pasif menjadi pelaku aktif pelestarian budaya. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, menandakan pengakuan resmi terhadap inisiatif lokal tersebut. Kesimpulannya, program ini berhasil membangun fondasi kesadaran, kemandirian, dan kepemilikan kolektif masyarakat terhadap aset budaya desa. Ke depan, keberlanjutan program direkomendasikan melalui pelembagaan PASPAN FEST sebagai agenda tahunan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Kata kunci: ABCD, Budaya Lokal, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.
ABCD, Budaya Lokal, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan.
Kearifan Lokal dan Ekologi Spiritual: Tradisi Doa Petani di Punden Desa Cangkringturi, Sidoarjo
Abstrak Masyarakat agraris di Pulau Jawa secara historis menghadapi tekanan modernisasi dan urbanisasi yang mengancam pelestarian kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi sosiologis dan makna spiritual dari Tradisi Doa Petani di Punden Desa Cangkringturi, Sidoarjo, Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus etnografi, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam praktik ritual yang terintegrasi ke dalam tiga fase krusial siklus pertanian padi: Turun Tanam (Singkal), Keleman, dan Doa Panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa punden (Mbah Cangkring dan Mbah Turi) berfungsi ganda sebagai pusat ekologi spiritual (menjaga keberkahan alam) dan komunal (menekankan harmoni sosial). Ritual ini adalah manifestasi konkrit dari etika lingkungan, petani secara eksplisit memohon izin kepada alam sebelum mengolah bumi, serta pengejawantahan dari konsep Keseimbangan Lahir dan Batin Jawa. Secara sosiologis, ritual yang bersifat komunal dan diakhiri dengan makan bersama (sesaji) merevitalisasi semangat solidaritas sosial dan gotong royong, menjadikannya mekanisme kohesi sosial yang efektif. Kelangsungan tradisi doa punden ini membuktikan adanya ketahanan budaya yang kuat di wilayah urban, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap model pertanian berkelanjutan dan ekologi spiritual dengan menanamkan etos harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Kata Kunci: Ekologi Spiritual, Kearifan Lokal, Ketahanan Budaya, Pertanian Berkelanjutan, Tradisi Doa Petani, Punden
Ekologi Spiritual, Kearifan Lokal, Ketahanan Budaya, Pertanian Berkelanjutan, Tradisi Doa Petani, Punden.
Analisis Sentimen Warganet Instagram Terhadap Kebijakan Penghentian Impor Pakaian Bekas di Indonesia
Penelitian ini menganalisis respons netizen terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penghentian impor pakaian bekas, didukung oleh analisis sentimen Indonesia menggunakan model IndoBERT. Kebijakan larangan impor ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18/2021 dan Permendag No. 40/2022, yang diterbitkan untuk mengurangi dampak negatif impor pakaian bekas terhadap ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan komentar dari tiga akun Instagram yang membahas isu tersebut, kemudian diproses melalui pra pemrosesan teks dan klasifikasi menggunakan model IndoBERT. Dari 1.706 komentar, kategori sentimen negatif muncul sebagai yang terbesar dengan 46,30%, diikuti oleh sentimen positif sebesar 29,15% dan sentimen netral sebesar 17,21%. Dominasi sentimen negatif menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dianggap merugikan pedagang barang bekas, tidak konsisten dalam penegakan hukum, dan tidak jelas dalam tujuan serta mekanisme implementasinya. Pola serupa diperkuat dalam visualisasi word cloud, yang menampilkan kata-kata terkait kritik terhadap legalitas barang impor, keberlanjutan UMKM, dan efektivitas kebijakan. Berdasarkan temuan ini, studi ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat transparansi, memastikan konsistensi regulasi, dan membuka dialog dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk menghindari persepsi bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara sepihak. Secara keseluruhan, studi ini memberikan gambaran tentang persepsi publik di media sosial dan dapat menjadi masukan untuk melengkapi kebijakan impor pakaian bekas di Indonesia. Kata kunci: Analisis Sentimen, IndoBERT, Kebijakan Publik, Media Sosial, Pakaian Bekas Impor.
Analisis Sentimen, IndoBERT, Kebijakan Publik, Media Sosial, Pakaian Bekas Impor.