Akuntabilitas Publik dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Abstract

Public accountability is a crucial pillar in realizing good governance in Indonesia, especially after the bureaucratic reforms that demand openness, transparency, and citizen participation. This study aims to analyze the implementation of public accountability systems in governance and to identify the challenges encountered in practice. The theoretical framework employs concepts of good governance, public accountability, and principal–agent theory as analytical lenses. The research method applied is descriptive qualitative, with data collected through interviews, documentation, and observation, and analyzed using Miles and Huberman’s interactive model. The findings reveal that although progress has been made through regulations such as the Public Information Disclosure Act, its implementation remains largely procedural rather than substantive, and faces significant barriers such as weak oversight and persistent corruption. These results highlight the need for stronger regulatory consistency, enhanced bureaucratic capacity, and more active community participation to strengthen public accountability.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia, terlebih pasca-reformasi birokrasi yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Kajian teori menggunakan konsep good governance, akuntabilitas publik, dan teori principal–agent sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta analisis interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan melalui regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, implementasinya masih bersifat prosedural, belum substantif, dan kerap menghadapi kendala serius seperti lemahnya pengawasan dan tingginya kasus korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas publik perlu konsistensi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif.