Optimalisasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial & Apartemen Transit Dalam Mengatasi Kemiskinan di Jawa Barat
Keywords:
Poverty, Social Welfare, Transit Apartments, Public Policy, West JavaAbstract
This study aims to analyze the effectiveness of the Social Welfare Service Recipient Program (PPKS) and Transit Apartments in addressing poverty in West Java. The research method employs a qualitative case study approach, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results indicate that both programs have significant potential to reduce structural poverty through a holistic approach combining social rehabilitation, skills training, and temporary housing provision. However, implementation faces challenges such as lack of inter-agency coordination, limited accurate data, and low community participation. Policy recommendations include strengthening an integrated database system, enhancing cross-sectoral synergy, and an evidence-based policy approach. These findings contribute to the development of more inclusive and sustainable social policies.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Apartemen Transit dalam mengatasi kemiskinan di Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program tersebut berpotensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui pendekatan holistik yang menggabungkan rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan penyediaan hunian sementara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data akurat, dan minimnya partisipasi masyarakat. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan sistem database terpadu, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
References
Oriented Development.
Dorey, P. (2014). The Implementation of Public Policy. Policy Making in Britain: An Introduction, 196–217. https://doi.org/10.4135/9781446279410.n7
Nadella, A., Haya, B. Z., Noorhaliza, A., Azmi, Z., Noor, A., Abadi, A., … Menabung, S. (2025). KETERJANGKAUAN HUNIAN BAGI MBR MELALUI PROGRAM APARTEMEN TRANSIT. 24(1), 11–20.
Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(2), 68. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74
Sutanudjaja, E., Kusumawijaya, M., & Qisthi, M Zul, I. G. (2018). Strategi Untuk Pengembangan Kota Sosial di Indonesia. Studi Kasus Di Malang, Cirebon, Dan Jakarta, 34.
Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Kommunity Online, 1(2), 92–110. https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199
Tanumihardja, D. S., Tangerang, K., Land, S., Paramount, S., & Para, L. (2018). DAS CISADANE KABUPATEN TANGERANG THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN ADDRESSING ’ KAMPUNG TERJEPIT ’ PHENOMENON ALONG CISADANE RIVERBANKS AT TANGERANG REGION Program Studi Arsitektur , Universitas Pelita Harapan. 16(2), 69–75.
Tuarita, T. Y. U., Hernawan, D., Apriliyani, N. V., Rusliandy, Wahyudin, C., Salbiah, E., … Munjin, A. (2024). PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SOCIAL WELFARE FOR HOMELESS PERSONS AND BEGGARS. 10, 225–234.
Willya, A. (2023). Rusun Tamansari dan Dampak Sosial: Upaya Rekayasa Sosial Menghilangkan Kampung Kumuh Tamansari Flats and Social Impact: Social Engineering Efforts to Eliminate Slum Villages. Anterior Jurnal, 22(1), 203–2010. Retrieved from http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior
Yasmin. (2018). Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, LVIII + 581.

