Transformasi Administrasi Publik di Era Digital: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Transparan
Keywords:
Digital Transformation, Public Administration, Governance, InnovationAbstract
The transformation of public administration in the digital era is a response to the rapid development of information and communication technology. Governments are required to be more adaptive, innovative, and transparent in delivering public services. The digitalization of public administration enhances bureaucratic efficiency, accelerates service processes, and increases public participation in decision-making. This study analyzes the dynamics of change in the structure and function of public administration, including the implementation of e-government, digital governance, and data-driven systems. The findings indicate that digital technologies improve accountability, transparency, and the effectiveness of public services. However, challenges such as the digital divide, bureaucratic resistance, and personal data protection remain barriers that must be addressed. With political commitment and strengthened institutional capacity, digital transformation in public administration can lead to better governance that serves the public interest.
Transformasi administrasi publik di era digital merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Pemerintahan dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan transparan dalam menyelenggarakan layanan publik. Digitalisasi administrasi publik mendorong efisiensi birokrasi, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis dinamika perubahan dalam struktur dan fungsi administrasi publik, termasuk penerapan e-government, digital governance, dan sistem berbasis data. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan efektivitas pelayanan publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, dan perlindungan data pribadi masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Dengan komitmen politik dan penguatan kapasitas aparatur, transformasi digital dalam administrasi publik dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan publik.
References
Budijaya, M. I., & Situmeang, M. (2025). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Analisis efektivitas pelayanan publik berbasis aplikasi di era Society 5.0. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 5(2), 1–13.
Fadri, Z. S. (2024). Era digital dan dampaknya terhadap administrasi publik. Dalam Reformasi birokrasi dalam administrasi publik: Tantangan dan peluang di era digital (hlm. 61).
Fahlevvi, M. R., Kobak, A. N. Y., & Kainakaimu, E. M. (2025). Inovasi digital dan tata kelola potensi wilayah melalui transformasi pemerintahan digital di Kelurahan Vim. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 8(3).
Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31.
Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: Menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. The World of Public Administration Journal, 6(1), 1–11.
Nonci, N., & Sinrang, A. (2024). Transformasi SPBE menuju smart governance berbasis kecerdasan buatan di Sidenreng Rappang. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 3(2), 119–127.
Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa’dianoor, S. (2024). Layanan dan tata kelola e-government: Teori, konsep dan penerapan. PT. Green Pustaka Indonesia.
Rahadian, A. H. (2019). Revitalisasi birokrasi melalui transformasi birokrasi menuju e-governance pada era revolusi industri 4.0. Prosiding Seminar Stiami, 6(1), 85–94.
Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., Riwayati, A., & Indarti, C. F. S. (2023). Transformasi administrasi publik menghadapi era digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Setyasih, E. T. (2022). Transformasi digital pemerintah daerah di era Society 5.0: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 5(3), 59–66.
