Implementasi Pemadanan NIK dan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas: Tantangan, Solusi, dan Dampaknya
Keywords:
Data Matching, Public Service, Policy Implementation, Tax Office, CoretaxAbstract
This article discusses the implementation of the data matching policy between the National Identification Number (NIK) and the Taxpayer Identification Number (NPWP) at KPP Pratama Bandung Cicadas, which is part of the national tax administration reform initiative. The study employs a qualitative approach using in-depth interviews with tax office personnel and taxpayers, along with direct field observations. The findings reveal that the data matching process involves several crucial stages, including technical mechanisms via DJP Online, manual procedures at the tax office, and administrative challenges such as data inconsistencies and duplicate identities. Integrated socialization strategies and internal staff training are key factors contributing to the success of the implementation. Furthermore, the NIK-NPWP data matching policy has significantly improved public service efficiency by simplifying taxpayer identification and data tracking processes. Using George C. Edward III’s policy implementation theory, the study concludes that successful implementation is influenced by effective communication, adequate resources, positive disposition of implementers, and an adaptive bureaucratic structure. These findings are expected to serve as a reference for formulating digital-based public service strategies in the taxation sector and other government institutions.
Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan pemadanan data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pegawai pajak dan wajib pajak, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemadanan data mencakup beberapa tahapan penting, termasuk integrasi melalui sistem DJP Online, verifikasi manual di kantor pajak, serta penanganan berbagai permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian data dan identitas ganda. Faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi antara lain strategi sosialisasi yang menyeluruh dan pelatihan internal yang berkelanjutan bagi pegawai. Kebijakan pemadanan NIK-NPWP secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menyederhanakan proses identifikasi dan pelacakan data wajib pajak. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang adaptif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan strategi pelayanan publik berbasis digital di sektor perpajakan maupun di lembaga pemerintah lainnya.
References
Amrullah, M. N. (2015). Motivasi dalam konteks human relations. Al-Munzir Vol. 8, No. 1, Mei 2015, 8(1), 56–67. https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/download/766/698
Asy’ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya, 6(1), 9. https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.1969
Azidin, Y., Rahmah, A., Zuraida, D., & Maulana, R. (2022). Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(02), 82–87. https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/79
Bayar, K., Bumi, P., Bangunan, D. A. N., & Wakaf, A. B. (2023). Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 42–50.
Isti Fadah, H., Yushardi, Y., & Sudartik, S. (2023). Analisis tingkat pencemaran air sungai pada kualitas air sumur yang berdekatan secara langsung. Jurnal Sains Riset, 13(1), 71–75. https://doi.org/10.47647/jsr.v13i1.886
Mangkunegara. (2016). Artikel pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan remunerasi terhadap budaya kerja dan peningkatan kinerja pegawai di lingkungandirektorat jenderal pajak KPP Pratama Pematang Siantar. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(1), 194–212. https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.441
Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan koperasi XYZ. Land Journal, 4(2), 101–107. https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985
Maulana, S. (2023). Efektivitas implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. JUPASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, 4(1), 58–67. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/819
Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., Rivani, E., Satya, V. E., Lisnawati, & Rongiyati, S. (2020). Optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia (C. M. Firdausy, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=zaVOEAAAQBAJ
Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi, 24(031), 302–308.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI). (2018). Penyelamatan penerimaan pajak dari penetapan harga transfer: Tinjauan atas praktik dan implikasi hukum. Hukum Pajak, 37–52.
Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance untuk penghindaran pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 10(1), 1–9. https://core.ac.uk/download/pdf/296878688.pdf
Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2011). Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia (Cetakan ke-1). VisiMedia Pustaka.
Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.
Sulaiman, B. H. (2020). Pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan otsus di daerah. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 3(2), 487. https://doi.org/10.52626/jg.v3i2.91
Surat, P., Pajak, K., Perlindungan, D. A. N., Bagi, H., & Pajak, W. (2017). Program Studi Magister Ilmu Hukum. Repository.Ub.Ac.Id, 6, 1–10. http://repository.ub.ac.id/155722/1/Lia%20Rahmi%20Aida.pdf
Syahrir, P. S. (2020). Konsep siyasah al-maliyah pada masa Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan (studi komparasi). UIN Alauddin Makassar, 1–95. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18948/1/Pratiwi%20Syahyani%20Syahrir%20FSH.pdf
Vicenzo, R., & Sitabuana, T. H. (2022). Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan. Prosiding Serina, 2(1), 139–146. https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520
Zsazsa, C. S. K. M., & Nasution, R. (2023). Transformasi birokrasi di Indonesia (bureaucratic transformation in Indonesia). All Fields of Science J-LAS: Jurnal Penelitian, 1(4), 170–183. http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS
