Persepsi Petugas KPP Pratama Bandung Cicadas Terhadap Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Atas Pemadanan NIK-NPWP dan Implikasi Terhadap Akses Login ke Sistem Coretax
Keywords:
Coretax, Digital taxation, NIK-NPWP, Tax officer perception, Tax servicesAbstract
The Indonesian government, through the Directorate General of Taxes (DJP), is intensively pursuing digital transformation, notably through the implementation of the Coretax Administration System and the policy of matching the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP). This study aims to examine the perception of tax officers regarding taxpayers’ understanding of the NIK-NPWP matching policy and its implications for login access to the Coretax system. A descriptive qualitative method was employed, using semi-structured interviews with two service officers at KPP Pratama Bandung Cicadas. Findings reveal that approximately 98% of taxpayers understand that NIK replaces NPWP, supported by extensive socialization and the launch of the Coretax system. However, challenges remain, including data discrepancies between DJP and Dukcapil, limited digital literacy, and technical issues during the login process. These findings highlight the critical role of tax officers in public education and inter-agency coordination. This study contributes to tax policy literature by emphasizing the perception of frontline officers as key actors in digital transformation implementation.
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah gencar melakukan transformasi digital, salah satunya dengan penerapan Coretax Administration System dan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi petugas pajak terhadap tingkat pemahaman wajib pajak atas kebijakan pemadanan NIK-NPWP dan dampaknya terhadap akses login ke sistem Coretax. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur terhadap dua petugas pelayanan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 98% wajib pajak telah memahami bahwa NIK menggantikan fungsi NPWP, seiring meningkatnya sosialisasi dan penerapan sistem Coretax. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidaksesuaian data antara DJP dan Dukcapil, keterbatasan literasi digital, serta kendala teknis dalam proses login. Temuan ini memperlihatkan pentingnya peran aktif petugas dalam edukasi serta koordinasi lintas instansi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan perpajakan dengan menyoroti dimensi persepsi petugas sebagai pelaksana langsung transformasi digital.
References
Bruner, J. S., & Postman, L. (1949). On the perception of incongruity. Journal of Personality, 18, 206–223.
Budiarto, A., & Kartika, T. (2016). Tantangan implementasi e-government di Indonesia. Perspektif kesiapan masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 67–75.
Daft, R. L., & Weick, K. E. (1957). Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of Management Review, 64(2), 123–152.
Handayani, P. W. (2017). Community-based digital training for e-government services adoption: A case of tax education. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 5(2), 89–98.
Hasanah, R. M., & Pradipta, Y. A. (2022). Kesiapan infrastruktur dan SDM dalam mendukung transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Administrasi Fiskal, 4(2), 95–105.
Hidayat, R., & Susanto, D. (2019). Kesiapan organisasi publik dalam menghadapi transformasi digital: Studi pada instansi pemerintahan. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 7(1), 15–25.
Kurniawan, A., & Lestari, E. (2017). Analisis kegagalan implementasi e-government di sektor publik Indonesia. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi, 5(1), 41–50.
Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. New York. Oxford University Press.
Nugroho, H., & Rahmawati, I. (2018). Persepsi pegawai terhadap transformasi digital di sektor publik: Studi kasus Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi, 15(2), 117–128.
Nugroho, R. (2017). Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1, 39.
Prasetya, H., & Wulandari, D. (2017). Sistem interpretasi organisasi publik dalam menghadapi tantangan era digital. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 8(2), 101–110.
Putra, R. A., & Hartono, Y. (2016). Persepsi pengguna terhadap penerapan sistem informasi berbasis transaksi: Studi pada organisasi publik. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi, 4(1), 55–63.
Rahman, A. M., Suryani, N., & Lestari, D. P. (2023). Analisis kendala wajib pajak dalam mengakses DJP Online pasca kebijakan pemadanan NIK-NPWP Studi kasus Jakarta Selatan. Jurnal Transformasi Digital Perpajakan, 1(1), 11–20.
Siregar, A. P., & Nasution, M. H. (2020). Penguatan kapasitas digital SDM aparatur melalui pelatihan terpadu. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 2(3), 78–87.
Surya, D. P., & Putri, A. S. (2020). iterasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 44–53.
Suryaningrum, D. (2020). (2020). Dinamika persepsi pegawai terhadap digitalisasi pelayanan publik: Pendekatan transaksional. Jurnal Administrasi Negara Digital, 5(2), 77–88.
Utami, N. W., & Saputra, M. R. (2023). Literasi digital dan tantangan implementasi pemadanan NIK-NPWP di era digitalisasi perpajakan. Jurnal Pajak Dan Teknologi Informasi, 5(1), 1–10.
Wicaksono, R. A. . & Y. D. (2023). (2023). Evaluasi Implementasi Coretax Administration System dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik, 8(2), 115–130.
Yuliana, D., & Sembiring, R. (2021). Pengaruh budaya organisasi dan tekanan eksternal terhadap persepsi pegawai dalam implementasi sistem informasi perpajakan. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 10(1), 33–42.
Yusuf, M., & Handayani, F. (2022). Interaksi perseptual dalam implementasi sistem digital: Studi eksploratif pendekatan transaksional. Jurnal Psikologi Sosial Dan Organisasi, 11(1), 29–40.
