Partisipasi Masyarakat: Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Keywords:
Community Involvement, Public Services, Quality ImprovementAbstract
The pivotal role of the community in enhancing public services cannot be overstated. However, it has come to light that individuals often misconceive their role in the provision of public services. It is therefore crucial to optimize community involvement, which can substantially aid the parties concerned in improving the quality of public services. To achieve this objective, it is essential to foster public awareness and knowledge regarding public services, which encompasses their rights and obligations. This study aims to investigate the importance of community participation in enhancing the quality of public services, employing a qualitative approach through literature review. The research was conducted in March 2022 by analyzing articles, journals, and books related to the study. Our findings demonstrate the significance of community participation in improving public services, as outlined in Law Number 25 of 2009 on Public Services. Notably, the study reveals several roles that the community can play in enhancing public services, including the establishment of appropriate organizational institutions, the exercise of regional autonomy, the adoption of vigilant monitoring mechanisms via the ombudsman, and lodging public service complaints whenever necessary. In light of these findings, we hope that this research will enhance our comprehension and insight into the significance of community participation in enhancing the quality of public services and ultimately assist in streamlining the process of delivering public services.
Komunitas dalam meningkatkan layanan publik memiliki peran penting, masyarakat sering tidak memahami apa peran mereka dalam layanan publik, sehingga perlu dioptimalkan. Keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan untuk membantu pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk mewujudkannya, perlu adanya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat mengenai layanan publik, termasuk hak dan kewajiban mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting dan bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Waktu pembuatan penelitian ini pada Maret 2022 dengan mengambil artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik sangat penting, dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. Untuk peran masyarakat dalam penelitian ini, antara lain: adanya otonomi daerah, pembentukan lembaga organisasi yang tepat, dan melakukan pengawasan dengan ombudsman serta melakukan pengaduan layanan publik jika terdapat hal yang tidak sesuai. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta membantu proses pemberian layanan publik menjadi semakin baik.
References
Creswell, John W, (2014), Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
https://jurnal.panengen.com/index.php/ijop/article/view/6
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologu. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017, 91- 101.
Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi pemerintahan Dalam Meningkatan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 33-47.
Ida,L.(2003). Transparansi & Akuntabilitas Pemberdayaan Pelayanan Publik. Jurnal Forum inovasi, vol. 8: September- November 2003.
Isdarmadji, N. Q. (2021, Desember 30). Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Segera Digelar. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Maani, K. D. (2005). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Demokrasi, Vol. IV No. 2 Th. 2005, 25-34.
Maani, K. D. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan . TINGKAP Vol. VIII No. I Th. 2012, 17-30.
Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik Dalam Kerjasama Voluntary Partnership Agreement (Vpa) Indonesia-Uni Eropa. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(1), 1–11. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1167
Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Ekologi pemerintahan. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (Vol. 5, Issue 2).
Nurmandi, A. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.
primahendra, R. (2002). Kemiskinan dan Kemandirian. Jakarta: Bina Swadaya.
Rauf, M. (2003). Bahan Propenas Bidang Aparatur Negara Tahun 2005-2009. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Rauf, M. (2003). Bahan Propenas Bidang Aparatur Negara Tahun 2005-2009. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Salmaa. (2021, July 1). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. Metode penelitian kualitatif.VaneKlasen, L. (2002). A new Wave of Power, People & Politics. Oklahoma City: World Neihbour.
