Dinamika Lintas Lembaga Pemerintahan di Kota Banjar: Antara Regulasi dan Pengawasan

Abstract

Abstract

This study aims to understand the dynamics of inter-institutional governance in Banjar City and its impact on the effectiveness of public service policies. The research is grounded in the phenomenon of overlapping authority, weak coordination among institutions, and potential regulatory and supervisory conflicts that affect the quality of public services. Theoretical frameworks include governance theory, public policy effectiveness, and community participation in oversight. A qualitative-descriptive approach was employed using literature review and policy document analysis. The findings reveal that unsynchronized institutional relationships weaken policy implementation capacity and hinder public participation in oversight, ultimately reducing the effectiveness of public services. The discussion highlights the importance of regulatory alignment and strengthening collaborative mechanisms among institutions. This research contributes to a better understanding of institutional reform within the context of local governance.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika lintas lembaga pemerintahan di Kota Banjar dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan layanan publik. Latar belakang studi ini berakar pada fenomena tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta potensi konflik regulatif dan pengawasan yang memengaruhi kualitas layanan publik. Teori utama yang digunakan mencakup teori tata kelola pemerintahan (governance), efektivitas kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan lokal. Hasil menunjukkan bahwa hubungan yang tidak sinkron antar lembaga memperlemah kapasitas implementasi kebijakan dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas layanan publik. Pembahasan menggarisbawahi pentingnya penyelarasan regulasi dan penguatan mekanisme kolaboratif antar lembaga. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang reformasi kelembagaan dalam konteks tata kelola lokal.