Menata Masa Depan Remaja Melalui Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur di Kecamatan Muara Gembong Bekasi

Abstract

This research addresses the complex social and legal issue of underage siri marriages (unregistered religious marriages) in Muara Gembong, Bekasi Regency. These marriages contravene Law Number 16 of 2019, amending Law Number 1 of 1974, and negatively impact the rights of women and children. The study aims to identify the problems associated with underage siri marriages in Muara Gembong and to analyze the perspectives of the head of the local Office of Religious Affairs (KUA) regarding solutions to this issue. A qualitative approach was employed, involving in-depth interviews and field observations to gather data on the socio-economic, cultural, and legal dimensions of the phenomenon. The research findings reveal that underage siri marriages persist due to economic factors, limited access to education, prevailing social norms, and inadequate legal protection. The head of the KUA proposed comprehensive solutions, including enhanced community education, economic empowerment, and streamlined marriage registration processes. This study underscores the need for multi-faceted interventions that address the root causes of underage siri marriages and protect the rights of vulnerable populations in Muara Gembong.

Penelitian ini membahas masalah sosial dan hukum yang kompleks dari pernikahan siri di bawah umur (pernikahan agama yang tidak tercatat) di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pernikahan ini melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pernikahan siri di bawah umur di Muara Gembong dan untuk menganalisis perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengenai solusi untuk masalah ini. Pendekatan kualitatif digunakan, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data tentang dimensi sosial-ekonomi, budaya, dan hukum dari fenomena tersebut. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan siri di bawah umur terus berlanjut karena faktor ekonomi, akses terbatas ke pendidikan, norma-norma sosial yang berlaku, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Kepala KUA mengusulkan solusi komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan proses pendaftaran pernikahan yang disederhanakan. Studi ini menggarisbawahi perlunya intervensi multi-aspek yang mengatasi akar permasalahan pernikahan siri di bawah umur dan melindungi hak-hak kelompok rentan di Muara Gembong.