Implementasi Kebijakan Publik Responsif Gender Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Gianyar

Abstract

Women's empowerment is a crucial aspect of equitable and sustainable development. In Gianyar Regency, the Regional Government has enacted Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Gender Mainstreaming as the legal basis for integrating a gender perspective into all regional development policies, programs, and activities. This study aims to analyze the implementation of gender-responsive public policies in women's empowerment efforts in Gianyar Regency, focusing on (1) how policies are formulated and legitimized, (2) how policies are implemented in women's empowerment programs, and (3) the obstacles and challenges faced in implementation. The method used is qualitative research with a policy study approach, data collection through document reviews (including Regional Regulation No. 12/2021 and its derivative regulations), interviews with local government officials, relevant Regional Apparatus Organizations (OPDs), and women's communities, as well as analysis of the policy implementation process. The results of the study indicate that regulations are available and serve as an important legal umbrella for gender mainstreaming. However, implementation in the field still faces obstacles, including institutional capacity, gender-responsive budget allocation, technical understanding of officials, and active participation of women in decision-making. Key recommendations include improving human resource capacity, strengthening gender-responsive budgeting mechanisms (PPRG), systematic monitoring and evaluation, and enhancing the participation of women and cross-sector stakeholders. This will enable gender-responsive public policies to be more effective in empowering women in Gianyar Regency.

Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai landasan hukum untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang responsif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar, dengan fokus pada (1) bagaimana kebijakan disusun dan dilegitimasi, (2) bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan, dan (3) hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan, pengumpulan data melalui kajian dokumen (termasuk Perda No 12/2021 dan regulasi turunannya), wawancara dengan pihak pemerintah daerah, perangkat OPD terkait, dan komunitas perempuan, serta analisis proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia dan menjadi payung hukum penting untuk pengarusutamaan gender, namun implementasi di lapangan masih menemui kendala antara lain kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran responsif gender, pemahaman teknis aparat, dan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme anggaran responsif gender (PPRG), monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta penguatan partisipasi perempuan dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan publik responsif gender dapat lebih efektif dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gianyar.