Kesenjangan Pengawasan Pajak Kripto dan Saham di Indonesia: Kebijakan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The rapid growth of cryptocurrency and stock investment in Indonesia has created new challenges for tax administration. This article examines a structural oversight gap between the administration of cryptocurrency and stock taxation in Indonesia, even though both are taxed through a similar final withholding design based on gross transaction value rather than net capital gain. The study uses a literature review method, drawing on Indonesian legal sources, international institutional reports (OECD, IMF), and peer-reviewed academic publications. The findings show that: (1) cryptocurrency is classified as a financial asset under Law No. 4/2023, exempting purchases from Value Added Tax while imposing a final income tax of 0.21% (domestic platforms) or 1% (foreign platforms) on gross sales value, whereas stock sales remain subject to a 0.1% final income tax on the same basis; (2) oversight capacity nonetheless diverges sharply stock transactions are withheld centrally by the Indonesia Stock Exchange, while crypto transactions depend on numerous, partly foreign-based, pseudonymous exchanges; (3) compliance is shaped by tax literacy and by whether automatic withholding exists, as shown by empirical evidence among Indonesian investors; and (4) international practice varies, with Singapore imposing no capital gains tax on individuals while Australia enforces it with extensive third-party reporting. The article concludes that narrowing this gap requires strengthening third-party reporting by crypto exchanges, stabilizing tax administration digitalization, and improving taxpayer education, alongside participation in international information-exchange frameworks (AEOI/CARF) and closer regulatory coordination.

Pertumbuhan investasi aset kripto dan saham menimbulkan tantangan baru bagi administrasi perpajakan Indonesia. Artikel ini mengkaji kesenjangan kapasitas pengawasan dalam administrasi perpajakan atas transaksi kripto dan saham di Indonesia, meskipun keduanya dipungut melalui skema PPh final berbasis nilai bruto transaksi, bukan capital gain bersih. Metode yang digunakan adalah studi literatur, mencakup sumber hukum Indonesia, laporan lembaga internasional (OECD, IMF), serta publikasi akademik terindeks. Hasil kajian menunjukkan: (1) kripto diklasifikasikan sebagai aset keuangan berdasarkan UU No. 4/2023, sehingga PPN atas pembelian dihapuskan dan PPh Final Pasal 22 diterapkan sebesar 0,21% (dalam negeri) atau 1% (luar negeri) dari nilai bruto penjualan, sedangkan penjualan saham tetap dikenai PPh final 0,1% dengan basis serupa; (2) meskipun desain pemungutannya mirip, kapasitas pengawasannya berbeda jauh transaksi saham dipotong otomatis dan terpusat oleh Bursa Efek Indonesia, sementara transaksi kripto bergantung pada banyak penyelenggara yang sebagian berbasis luar negeri dan bersifat pseudonim; (3) kepatuhan investor sangat dipengaruhi oleh literasi pajak dan ada-tidaknya mekanisme pemotongan otomatis, sebagaimana ditunjukkan bukti empiris pada investor kripto maupun saham Indonesia; dan (4) praktik internasional bervariasi Singapura tidak mengenakan pajak capital gain bagi individu, sementara Australia menerapkannya disertai pelaporan data pihak ketiga yang ekstensif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mempersempit kesenjangan pengawasan memerlukan penguatan pelaporan pihak ketiga oleh bursa kripto, penstabilan digitalisasi administrasi pajak, dan peningkatan edukasi wajib pajak, disertai partisipasi dalam kerangka pertukaran informasi internasional (AEOI/CARF) serta koordinasi antar-otoritas yang lebih erat.