Peranan Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Keywords:
Ethics, Public Accountability, CorruptionAbstract
Corruption is still a serious problem in Indonesia. Corruption costs the country financially and also harms democracy and good governance. Therefore, this study aims to identify the role of ethics and public accountability in efforts to eradicate corruption in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study method at several public institutions involved in eradicating corruption in Indonesia. Data was collected through in-depth interviews with public officials, documentation and participatory observation. The results of the research show that ethics and public accountability are key factors in eradicating corruption. Public institutions that have a strong commitment to ethics and public accountability have a higher success rate in eradicating corruption. However, there are still challenges in strengthening the role of ethics and public accountability in eradicating corruption in Indonesia. Therefore, there is a need for more serious efforts to increase the role of ethics and public accountability as an effort to prevent and eradicate corruption in Indonesia.
Korupsi memanglah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korupsi merugikan negara secara finansial dan juga membahayakan demokrasi serta pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran etika dan akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa institusi publik yang terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pejabat publik, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan akuntabilitas publik merupakan faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Institusi publik yang memiliki komitmen kuat terhadap etika dan akuntabilitas publik memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pemberantasan korupsi. Namun, masih ada tantangan dalam memperkuat peran etika dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan peran etika dan akuntabilitas publik sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
References
Adeney, F. S. (1988). Citizenship ethics: contributions of classical virtue theory and responsibility ethics. Graduate Theological Union.
Engkus, E., Ridha, F. N., Komarasari, F., & Damayanti, I. (2022). DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 38–50.
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101
Engkus et al (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 5290-5303.
Holbrook, T. M., & Meier, K. J. (1993). Politics, Bureaucracy dan Political Corruption: A Comparative State Analysis dalam Ethics and Publik Administration editor H. George Frederickson, ME Sharpe: New York Dan London.
Hopwood, A. G., & Tomkins, C. (1984). Issues in public sector accounting. Humanities Press.
Korupsi, K. P. (2021). Laporan Tahunan 2020.
Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 23(2), 179–194.
Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(2), 564–579.
Nasution, S. (2018). Perang Melawan Korupsi: Media Pendidikan Sebagai Senjata Ampuh Melawan Korupsi.
Pebriyani, D., Melliani, D., Ratnasari, E., & Pamungkas, H. A. (2022). Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN). Distingsi: Journal of Digital Society, 1(1), 42–54.
Raba, M. (2006). Akuntabilitas konsep dan Implementasi (Vol. 1). UMMPress.
Ruhulessin, J. C. (2019). Paradigma etika publik dalam kearifan lokal pela. Jurnal Filsafat, 29(2), 183–205.
Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 10–18.
Sucahyo, I. (2021). Penguatan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo). Jurnal Abdi Panca Marga, 2(1), 8–16.
Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah, 1(1), 21–34.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
