Standar Etika Pelayanan Publik di Indonesia
Keywords:
Public Service, Ethics, Code of EthicsAbstract
This research is motivated by the ethics of public services in Indonesia, which have not reached an optimal level. One of the main reasons is the low implementation of ethical standards that align with the regulations. The aim of this research is to explore and discuss the phenomenon of public services in Indonesia. The method used in this research is a literature study approach. The results indicate that public services in Indonesia are still not optimal due to weaknesses in the implementation of ethical codes, such as complicated government bureaucracy in delivering public services, limited facilities, and a lack of resources and infrastructure, which result in them acting as holders of power rather than public servants. In conclusion, this research emphasizes the importance of implementing ethical codes as reference standards to regulate specific norms and ethics related to violations committed by officials in public services.
Penelitian ini dilatarbelakangi untuk menginvestigasi isu etika dalam pelayanan publik di Indonesia yang belum mencapai tingkat optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya implementasi standar kode etik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan fenomena pelayanan publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal karena kelemahan dalam penerapan kode etik, seperti adanya birokrasi pemerintah yang rumit dalam melaksanakan pelayanan publik, keterbatasan fasilitas, serta kekurangan sarana dan prasarana yang membuat mereka bertindak sebagai pemegang kekuasaan daripada sebagai pelayan masyarakat. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik sebagai standar acuan untuk mengatur norma dan etika khusus yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dalam pelayanan publik.
References
Engkus. (2017). the Influence of Organizational Behavior on Work Ethics Employees in Bandung Regency Government. International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS), 6(5), 39–54. Retrieved from http://iaset.us/view_archives.php?year=2017&id=72&jtype=2&page=4
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Fitriyani, D., & Mubarok, A. (2020). The Implementation of Public Servuce Ethics in Indonesia. Journal of Public Administration and Governance, 10(2), 140–152.
Ismiyarto. (2016). Etika dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Suara Khatulistiwa, 1–16. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/2264/1/jurnal kalbar des 2016.pdf
Khatibah, K. (2011). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Perpustakaan Dan Informasi, 5(1), 36–39.
Mashur Hasan Bisri, B. T. A. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. 1(1), 59–76.
Menzel, D. C. (2017). Ethics Moments in Government (1st Editio). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315094359
Nugroho, M., & Halik, A. (2016). Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Kelurahan di wilayah Kota Kediri. JHP 17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, 01(02), 251–266.
Setiawan, R. (2016). Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandar Lampung. Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, 2(2), 58–69.
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Svara, J. H. (2014). The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations (Second Edi). Chennai: Michael Brown. Retrieved from www.jblearning.com
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Panengen: Journal of Indigenous Knowledge
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
